Mendalo,- Tim peneliti Grant Riset Sawit (GRS) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari LPPM UNJA menggelar Focus Group Dialogue (FGD) bersama Stakeholders Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi. Mengangkat tema  “Strategi Implementasi Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan”, kegiatan berlangsung pada Jum’at (08/09/2023) Aula Drs. A. Hakim Lubis LPPM Universitas Jambi.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNJA, Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si. Hadir juga dalam kegiatan FGD, Ketua LPPM UNJA, Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Kepala Dinas Perkebunan, Petemakan, dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, dan Tanjung Jabung Barat; akademisi/pakar ahli, Prof. Dr. Zulkifli Alamsyah, M.Sc.; Prof. Dr. Havidz Aima.; Dr. Rosyani; dan Dr. Yanuar Fitri,  NGO.; yakni LSM Setara dan LSM Bentang OASIS; PT. Inti Indo Sawir (Asian Agri Group); perwakilan Gapoktan dan KUD dari Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari (memiliki sertifikat ISPO); dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan UNJA.

Ketua tim peneliti Dr. Fuad Muchlis, S.P., M.Si., mengatakan FGD ini merupakan bagian dari kegiatan Program GRS BPDPKS tentang Persepsi dan Adopsi Petani Terhadap Implementasi Indonesian Sustainability Palm Oil: Sebuah Analisis, Evaluation dan Outlook.

“Kebijakan tentang Standar ISPO sudah dimulai sejak tahun 2009, dan menjadi kewajiban bagi perusahaan, kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 yang juga memberi necessary bagi smallholders, namun hingga saat ini, masih sangat minim smallholders yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO, sehingga diperlukan kajian untuk merumukan strategi dan dan menyusun coverage transient untuk mendorong pelaku perkebunan kelapa sawit, terutama smallholders agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran untuk mengimplementasikan praktek baik kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan, dan prinsip dan kriteria ISPO lainnya,” ujar Fuad.

Sementara itu, Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si., dalam sambutannya mengatakan sebagai suatu kebijakan yang bersifat necessary (wajib) bagi seluruh stakeholders perkebunan kelapa sawit, diperlukan sinergi dukungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami menyambut baik FGD ini, kehadiran dan sumbangsih gagasan, pengalaman dan praktik baik para stakeholders akan memperkuat sinergi dan kolaborasi riset-riset yang dilakukan UNJA, termasuk isu tentang sertifikasi kelapa sawit ini,” ujar beliau.

FGD yang berlangsung satu hari, berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi terkait implementasi ISPO antara lain sebagian besar petani masih menggunakan bibit yang tidak bermutu, sengketa lahan dan sengketa kemitraan antara petani dengan perusahaan, masih lemahnya kemitraan dan peran kelembagaan terkait replanting, reward, utamanya harga yang diterima petani penerima ISPO dan non ISPO, masih kurangnya pemahaman tentang Good Agriculture Pracrice (GAP) untuk mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan.

Beberapa solusi yang mengemuka dan menjadi rumusan hasil diskusi, antara lain  perlunya pendampingan dan pelatihan secara komprehensif tentang Good Agriculture Practices (GAP), pemahaman tentang pentingnya replanting dengan bibit bermutu, penguatan kemitraan yang saling menguntungkan, peningkatan peran kelembagaan dalam menyelesaikan masalah petani terutama dalam implementasi ISPO, adanya kebijakan reward kepada smallholders penerima sertifikat ISPO, terutama  terkait penentuan harga bertanggung jawab dan komitmen bersama multisteklholders kelapa sawit, untuk saling bekerjasama dan memberi dukungan, baik pekebun sebagai pelaku utama, pemerintah, perusahaan, NGO dan akademisi.

Dimas Anugrah Adiyadmo / HUMAS / ist*


Put up Views: 149