Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo pada pertengahan tahun 2019 telah mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa yang berlokasi meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang tentunya melibatkan banyak pihak dalam prosesnya salah satunya adalah akademisi Universitas Bandar Lampung, Riza Muhida, Ph.D.
Dosen program studi Teknik Mesin UBL ini terlibat sebagai nara sumber dalam penyusunan pedoman bangunan cerdas IKN Nusantara. “Jadi untuk persiapan ibu kota baru, IKN, presiden minta agar bangunan yang dibangun di sana harus memenuhi standar bangunan cerdas. Untuk itu kementerian PUPR perlu membuat pedoman standar bangunan cerdas. Agar pedoman itu bisa memenuhi standar industri yang diinginkan maka diperlukan assessment atau penanggap dari pedoman yang akan diedarkan tersebut. Oleh karena itu saya dilibatkan sebagai pemerhati bangunan cerdas untuk menanggapi pedoman tersebut sebelum nantinya akan menjadi pedoman penilaian bangunan cerdas di IKN,” ungkap Riza pada Jumat, 4/8/2023 by way of WhatsApp seusai mengikuti rapat finalisasi pedoman penilaian Bangunan Gedung Cerdas di Ibu Kota Nusantara, pada Kamis dan Jumat, 3-4 Agustus 2023 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara.
Kepala Pusat Studi Mekatronik dan Otomasi UBL ini juga menjelaskan mengenai standar bangunan cerdas. “Saya menekankan pada standar komunikasi dan keamanan pada bangunan cerdas yang akan dibuat perlu mengikuti standar yang berlaku di dunia walaupun Indonesia dapat membuat standar sendiri sesuai kearifan lokal,” terang alumnus Universitas Osaka Jepang ini.
Kegiatan rapat finalisasi pedoman bangunan cerdas IKN ini merupakan kegiatan lanjutan dari rapat pembahasan rancangan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Sensible Constructing yang digelar sebelumnya pada bulan Mei lalu di Bandung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya dimana Riza Muhida menjadi salah satu narasumber utama kegiatannya.
