Teliti Tata Kelola Pemerintahan Islam “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
LONDON,- Tiga dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi (UNJA) yang terdiri dari Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Moh. Arief Rakhman, S.IP., MIPol., dan Makmun Wahid, S.IP., M.A., dipercaya menjadi Analysis Affiliate dari Islamic Public Worth (IPV) terhadap proyek penelitian dari Institute for Innovation and Public Objective (IIPP) di College School London (UCL). UCL sendiri merupakan sebuah Perguruan Tinggi Utama Dunia (PTUD) yang berbasis di Inggris.
Proyek Penelitian tersebut didanai oleh John Templeton Basis yang berfokus pada aspek kontemporer dari lembaga pemerintahan tradisional dan adat. Penelitian ini dipimpin langsung oleh Profesor Wolfgang Drechsler, seorang profesor kehormatan di UCL; Davis Heart Harvard College; Tallin College of Expertise (Taltech); dan Dr. Salah Chafik, Senior Reseach Fellow di IIPP UCL.
Foto: travelingyuk
Penelitiannya akan menginvestigasi bentuk pemerintahan islam yang telah berusia berabad-abad sebagai Indigenous Cooperative Governance Establishments (ICGI), dengan fokus peran adat bentuk lembaga adat dengan judul ‘Case Examine: NAGARI MINANGKABAU: Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Sumatra Barat’ yang akan diselenggarakan dari Juni – Oktober 2023.
Ini merupakan bagian dari bentuk kekhawatiran dari infiltrasi nilai dari paradigma barat (western perspective) dalam tata kelola pemerintahan secara international yang menggerus nilai dan tradisi budaya dan agama yang telah ada dalam suatu komunitas masyarakat tradisional yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu.
“Hari ini, pemerintah di berbagai belahan dunia dipaksa menjalankan standar internasional dengan dominasi paradigma barat. Namun, pergeseran pandangan seiring dengan adanya tekanan yang semakin meningkat pada pentingnya lembaga pemerintahan dalam menciptakan nilai publik perlu mempertimbangkan aspek orisinil dari kondisi sosial kemasyarakatan yang ada,” ujar Rio.
Tujuan penelitian ini pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran perspektif non-barat dalam administrasi publik (non-western public administration) berbasis Islam pada nilai publik dan dalam mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat saat ini.
Oleh karena itu, inisiatif penelitian ini bertujuan mendorong penelitian lebih lanjut tentang mannequin tata kelola dan administrasi yang berbasis kearifan lokal dan berbasis agama serta kontribusi mereka terhadap komunitas international yang lebih luas.
Penelitian ini diharapkan akan menarik minat komunitas akademik dan praktisi dari pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, serta dapat memicu perdebatan baru, penemuan, dan pertimbangan baru dalam bidang tata kelola pemerintahan secara lebih luas.
Dimas Anugrah Adiyadmo / HUMAS / ist*
Publish Views: 11