Kehadiran perempuan dalam permasalahan kelompok ekstremisme kekerasan mulai marak sebagai pelaku. Permasalahan ini menciptakan upaya baru bagi Working Group on Girls Stopping Countering Violent Extremism (WGWC) untuk memberlakukan perempuan sebagai agen perdamaian sehingga perempuan tidak hanya bertindak sebagai korban atau pelaku.
Kutipan di atas disampaikan oleh Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Debbie Affianty, S.IP., M.Si., dalam acara Briefing Media Kongkow Bareng Masyarakat Sipil yang bertemakan Menuju Girls, Peace and Safety (WPS) Excessive Degree Assembly. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, Minggu, (02/07/2023).
Baca juga : PRIF 2023 Angkat Tema Peran Perempuan di bidang Olahraga
“Pada acara aspect occasion ASEAN di Yogya nanti, kita akan sharing dengan teman-teman di Asia Tenggara tentang bagaimana keterlibatan perempuan yang dalam hal ini kita berupaya untuk mendorong mereka dalam sebuah kelompok. Bagaimana perempuan dan anak-anak dapat mengutarakan dan memperkaya lensa untuk mengidentifikasi tantangan yang ada di period trendy ini sehingga dapat mencegah keterlibatan perempuan di dalam aksi-aksi terorisme,” ujar Debbie selaku Steering Commite WGWC.
Kegiatan Briefing Media dibuka oleh Direktur the Asian Muslim Motion Community (AMAN), Ruby Khlolifah, yang menuturkan bahwa peristiwa kekerasan di Myanmar telah mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi manusia terutama untuk perempuan yang kerap menjadi sasaran kekerasan, pelecehan seksual, dan pemaksaan terkait konflik.
Oleh karenanya, menurut Ruby ASEAN harus memastikan setiap perjanjian di masa depan memasukkan komitmen yang terikat waktu dan terukur untuk membebaskan perempuan yang ditahan secara sewenang-wenang dan meminta pertanggungjawaban pelaku.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan menyelenggarakan Discussion board Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS Excessive Degree), pada tanggal 5-7 Juli 2023.
Discussion board ini bertujuan untuk meletakkan pondasi akuntabilitas dan mekanisme pada pelaksanaan Regional Plan of Motion on Girls, Peace and Safety (RPA WPS), dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi.
Menyambut pentingnya occasion WPS Excessive Degree, sejumlah masyarakat sipil di ASEAN akan menyelenggarakan discussion board aspect occasion pada tanggal 4-5 Juli 2023, di Grand Ambarukmo, Yogyakarta yang diselanggarakan oleh sejumlah organisasi di antaranya AMAN Indonesia, Migrant Care, The Working Group on Girls and PCVE, Asia Pacific Partnership for Atrocity Prevention (APPAP), Southeast Asia Girls Peacebuilders, Joint Initiative for Strategic Non secular Motion (JISRA), Asia Democracy Community (ADN), dan Southeast Asia Community of Freedom Expression (SAFENet) dengan dukungan Kedutaan Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2).
Briefing Media merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk menuju discussion board aspect occasion nanti dengan dihadiri oleh Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Sekretaris Jenderal Asia Democracy Community, Ichal Supriyadi, perwakilan SAFENet, Wida Arioka, dan perwakilan dari JISRA, Hening Parlan.
Editor : Budiman
40