Tag: Regulasi

Public Affairs Harus Paham Regulasi dalam Menghadapi Kebijakan Baru


15

Public Affairs harus mengetahui dan memahami regulasi, sebab dalam beberapa kasus pemahaman regulasi ini akan membantu Public Affairs dalam menghadapi kebijakan-kebijakan baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Company Secretary PT Pertamina Gasoline, Muhammad Baron, dalam Kuliah Umum yang digelar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Selasa (5/12/2023).

Baca juga : Diskusi Publik KPI-LUKW UMJ Bahas Tantangan Penyiaran di Period Digital

Kuliah Umum bertajuk “Public Affairs and Influencing Public Coverage” ini diselenggarakan di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ dan dibuka oleh Wakil Dekan 3 FISIP UMJ, Dr. Fal. Harmonis, M.Si. Kuliah Umum ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan, seperti analisis risiko, manajemen, perubahan kebijakan dan pemahaman tentang regulasi.

Mengawali kuliah umum, Baron memberikan overview tentang industri, dari hulu ke hilir. Ia memaparkan tentang Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang memiliki visi ke depan dan selalu berupaya untuk terus melakukan perubahan sebagai kunci keberlangsungannya sampai saat ini. Bahkan, sejak pertama kali berdiri hingga menginjak usianya yang ke-66 tahun, Pertamina sudah beberapa kali melakukan pergantian brand perusahaan.

Selain itu, pada tahun 2018 Pertamina juga melakukan restrukturisasi dengan membentuk Holding Migas dan Subholding Gasoline. Tujuannya adalah memastikan bahwa Holding dan Subholding di Pertamina secara keseluruhan bisa mencapai nilai pasar sampai dengan USD 100 Milyar.

“Untuk terus bisa menjalankan tugas dan bertahan sampai sekarang, Pertamina harus bisa melaksanakan mapping atas  stakeholder,” jelas Baron.

Mapping diawali dengan melakukan analisa, identifikasi, pelaksanaan engagement, perencanaan, dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mencapai satu targets yang sama antara satu perusahaan dengan stakeholder.

“Komunikasi itu paling penting, bagaimana kita memanage hubungan baik di inner maupun eksternal. Jadi kita di perusahaan harus bisa mengkomunikasikan apa arah perusahaan, bagaimana kita bisa sama-sama menuju targets yang kita tuju. Tapi untuk maju ke depan, akan ada tantangan lainnya yang jauh lebih besar, ada stakeholder, authorities, media yang harus bisa kita komunikasikan,” papar Baron lebih lanjut.

Baron lantas menjelaskan tentang stakeholders administration yang akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keterlibatan serta pengaruh stakeholder terhadap perusahaan. Melalui stakeholders administration, perusahaan dapat menyusun strategi pengelolaan stakeholder sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya isu dan permasalahan yang terjadi, menentukan strategi komunikasi yang efektis serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Baron juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa peserta Kuliah Umum, bahwa Public Affairs harus mengetahui dan memahami regulasi. Dalam beberapa kasus, pemahaman regulasi membantu Public Affairs dalam menghadapi kebijakan-kebijakan baru. Perubahan kebijakan pemerintah tentu dapat menciptakan tantangan dalam industri komunikasi, di antaranya adalah bagaimana seorang komunikator harus mampu meyakinkan stakeholder.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut, seorang Public Affairs juga dituntut untuk memiliki ide-ide atau keterampilan agar mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. “Ini bisa terjadi ketika kita sudah mempersiapkan mapping, riset, dan mengenali diri sendiri, baru kita bisa keluar dari tantangan tersebut,” ujar Baron.

 Dalam hal ini, peran Public Affairs adalah bagaimana bisa memberikan Informasi dan sosialisasi kepada inner maupun eksternal. Oleh karenanya, mahasiswa sebagai generasi penerus juga perlu bisa melakukan engagement sebagai bekal menghadapi dunia kerja nantinya.

Menutup kuliah umum, Baron menyampaikan pesan kepada mahasiswa bahwa apapun yang dihadapi saat ini akan ada akhirnya. Maka dari itu, jangan terlena dan nikmatilah apapun yang dilakukan saat ini.  

Ini adalah kali pertama bagi Prodi Ilkom UMJ untuk menghadirkan seorang praktisi yang bergerak di bidang industri, khusunya Pertamina Gasoline, dalam kuliah umum. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMJ dengan konsentrasi pada mata kuliah Public Relation dan Komunikasi. Turut hadir dosen di lingkungan FISIP UMJ.

Editor : Tria Patrianti

PKKP FISIP UMJ Akan Rekomendasikan Regulasi CSR


4

Mapping regulasi Company Social Accountability (CSR) di Indonesia saat ini dianggap belum komprehensif. Belum adanya sistem pengawasan dari Pemerintah mengakibatkan beragamnya pola pelaksanaan CSR di perusahaan. PKKP menyadari kondisi ini dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat.

Baca juga : Diskusi Internasional ILPOL FISIP UMJ Bahas Soal Tantangan Uyghur di China

Untuk memudahkan pemetaan pola CSR di Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan Publik UMJ (PKKP UMJ) mengajak BUMN dan Konsultan CSR Spectrum ikut dalam Diskusi Kebijakan CSR di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselenggarakan di ruang rapat FISIP UMJ, Rabu (1/11/2023).

Diskusi ini menyoroti isu-isu dalam CSR, terutama pada BUMN yang bergerak di sektor tambang atau ekspor komoditas. BUMN tersebut dinilai perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan berkelanjutan dalam operasinya, terutama karena investor semakin peduli dengan isu-isu tersebut.

Diskusi juga membahas mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial, memiliki peran penting dalam proyek CSR yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tapi juga sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan diri. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, PKKP nantinya akan melibatkan mahasiswa UMJ untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Dibicarakan juga tentang kebijakan CSR di BUMN yang memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah  CSR harus dimaknai dengan pengelolaan dampak sosial, dimulai dari identifikasi kemungkinan yang ditimbulkan akibat proses bisnis dan memelihara dukungan sosial dari stakeholder. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan perguruan tinggi untuk menjadi fasilitator CSR.

Ketua PKKP UMJ, Dr. Rahmat Salam, M.Si., mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting bagi PKKP UMJ dalam upaya memberi berkontribusi nyata kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, mulai dari sisi riset, pelaksanaan program, juga pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi serta tim pengembangan PKKP, Dr. Izzatusolikhah, M.Si., berharap melalui kerja sama yang dilakukan PKKP dengan berbagai mitra, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk dibuatkan regulasi yang tepat.

Turut hadir dalam diskusi ini Tulus Pranowo, Direktur Spectrum Sayed Zakaria, Ketua Yayasan CSR Johan Komaluddin, dan seluruh Tim PKKP.

Editor : Tria Patrianti

Kolaborasi UMJ Dan Yayasan Attaqwa Hasilkan Regulasi Tentang Kekerasan Seksual

Perguruan Attaqwa dan Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan uji publik peraturan Perguruan tentang Pesantren/Madrasah/Sekolah Merdeka dari Kekerasan pada Selasa (15/8/2023). Kegiatan uji publik ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Yayasan Attaqwa, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Droupadi, Atiqoh Noer Alie Heart, dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui platform Kedaireka.

Baca juga : Produk Natural UMJ Raih Pendanaan Matching Fund KEDAIREKA 2023

Uji publik ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari 51 sekolah dari pondok pesantren, MTs/SMP, MA/SMA/SMK yang bernaung di bawah Perguruan Attaqwa. Latar belakang pesertanya mulai dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, penanggungjawab kesantrian, hingga penanggungjawab asrama. Hadir sebagai fasilitator adalah Ahmad Ghozi dari Perguruan Attaqwa, Khaerul Umam Noer dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ni Loh Gusti Madewanti dari Droupadi, dan Sipin Putra dari Universitas Kristen Indonesia.

Khaerul Umam Noer, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, menjelaskan bahwa kerja kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Attaqwa dan UMJ terkait tidak adanya standardisasi mekanisme penanganan laporan kekerasan di sekolah. Di sisi lain, peraturan Perguruan ini merupakan respon dan tindak lanjut dari Permendikbud 46/2023 yang baru dirilis selasa lalu (8/8) yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Perguruan Attaqwa membawahi tidak kurang dari 200 satuan pendidikan mulai dari degree TK, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah hingga perguruan tinggi, dengan lebih dari 42.700 siswa. Terungkap laporan angka kekerasan yang ada cenderung naik setiap tahunnya. Dalam uji publik diketahui bahwa angka yang ada merupakan puncak dari gunung es, sebab banyak kekerasan tidak terlapor karena banyak pondok pesantren, madrasah, dan sekolah belum memiliki pedoman yang jelas tentang pencegahan dan penanganan laporan kekerasan.

Dalam peraturan Perguruan ini, dijelaskan bahwa tindak kekerasan di sekolah itu mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan kebijakan yang mendorong kekerasan. Regulasi ini tidak hanya mengatur mengenai pencegahan dan penanganan, namun juga pemulihan korban dan sanksi bagi pelaku kekerasan.

Ada empat elemen kunci yang diatur dalam Peraturan Perguruan, yaitu mendorong implementasi Sekolah Ramah Anak, penguatan tata kelola sekolah yang anti kekerasan, kejelasan mekanisme pelaporan dan penanganan tindak kekerasan, dan kepastian hukum serta tindak lanjut rekomendasi. Kerja kolaborasi antara Attaqwa, UMJ, Droupadi ini tidak hanya menghasilkan Peraturan Perguruan, namun juga enam pedoman operasional standar terkait Sekolah Ramah Anak, pencegahan, penanganan, sanksi, pengawasan, evaluasi, dan kerjasama lintas sektor.

Ketua LPPM UMJ, Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati, menyambut baik kolaborasi antara UMJ dan Yayasan Attaqwa. Menurutnya, kerja kolaborasi ini membuktikan peran UMJ sebagai kampus yang empowering bagi mitra dan masyarakat luas, ditambah lagi dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Kedaireka, yang diharapkan membawa efek domino bagi pemberantasan kekerasan di satuan pendidikan.

Editor : Tria Patrianti


15