Tag: Publik

Webinar Administrasi Publik UMJ Bahas Isu Stunting di Period Digital


8

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) terkhusus mata kuliah Seminar Isu Administrasi Publik menggelar webinar nasional sequence keempat membahas isu stunting di period digital dengan tajuk Mempromosikan Pertumbuhan Sehat dan Finest Observe SPBE Pada Pencegahan Stunting di Indonesia, yang digelar secara daring.(18/12/2023).

Baca juga : Webinar Nasional Prodi AP FISIP UMJ: Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP UMJ, Nida Handayani, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan isu stunting saat ini perlu diperhatikan, khususnya administrasi publik yang berperan sebagai pengambilan kebijakan. Nida berharap melalui webinar ini dapat menjadi inspirasi dan ide dalam menanggapi isu yang terjadi.

Dalam kesempatan itu, Dekan FISIP UMJ, Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., sebagai narasumber pertama membahas tentang kebijakan stunting yang ada di Indonesia. Evi menerangkan bahwa digitalisasi pemerintah dapat mengetahui permasalahan di masyarakat dengan adanya information yang konkret. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan penanganan stunting berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Catur Rosidati, S.KM.,M.KM sebagai narasumber kedua menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan upaya pencegahan stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Rosidati  menjelaskan bahwa pemerintah, akademisi, dan keluarga memiliki peran dalam pencegahan stunting. “Ketika ingin menangani masalah stunting, harus dimulai dari bawah. Pemerintah harus memperhatikan Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan kondisi yang sehat, tidak stunting,” Ungkap Rosidati.

Dalam pencegahan stunting, diperlukan komitmen yang melibatkan berbagai stakeholder agar dalam proses pencegahannya dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut Rosidati mengatakan, pencegahan stunting harus dicegah sejak usia remaja dengan cara menjaga kesehatan untuk mencegahh anemia dan kekurangan energi kronik dengan berolahraga dan menjaga pola makan sesuai gizi seimbang.

Sebagai narasumber ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Sumedang, Dr. dr. H. Aceng Solahudin Ahmad, M.Kes., membahas tentang finest apply SPBE di Sumedang. Pemerintah Sumedang berhasil menurunkan stunting dengan menggunakan sistem digitalisasi melalui aplikasi e- SIMPATI yang berkolaborasi dengan telkomsel untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian pemerintah dapat mengintervensi dan mengamati kebutuhan di masing-masing daerah.

Editor : Dian Fauzalia

Prodi Administrasi Publik FISIP UMJ Raih Akreditasi Unggul

Setelah melalui proses yang panjang dan tekun, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meraih akrteditasi Unggul. Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 3053/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 Tanggal 1 Agustus 2023.

Pada SK dinyatakan bahwa Program Studi Ilmu Administrasi Publik memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 16 April 2026. Ini menjadi pengakuan atas kualitas dan prestasi yang luar biasa dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang sebelumnya telah terakreditasi A pada periode 2016-2021.

Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMJ Nida Handayani, S.IP., M.Si., menyampaikan langkah menuju pencapaian ini. “Dalam mencapai Areditasi unggul, kami menjalankan program kerja berbasis pada instrumen akreditasi, IKU (Indikator Kinerja Utama), IKT (Indikator Kinerja Tambahan) serta kerapihan administrasi,” ujar Nida.

Faktor pendukung yang kuat dalam pencapaian akreditasi Unggul adalah hasil kerja sama yang stable dengan tim pada Prodi Ilmu Administrasi Publik. Tentunya tidak ada perjuangan tanpa tantangan. Tantangan utama yang dihadapi selama persiapan akreditasi atau konversi akreditasi, kerapihan serta pengarsipan seluruh dokumentasi yang diperlukan.

Ia juga menyampaikan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil ditujukan untuk mempertahankan akreditasi Unggul. Salah satunya berupaya tetap konsisten pada program untuk pencapaian sebelumnya, serta melakukan peningkatan dan pembaharuan dengan melakukan kerja sama internasional.

Wakil Rektor I Dr. Muhammad Hadi, M.Kep., memberikan ucapan selamat kepada Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah mencapai akreditasi Unggul. “Pencapaian akreditasi ini akan mendorong dan menjadi tolok ukur prodi lain yang akan melakukan re-akreditasi menuju Unggul,” ungkap Hadi.

Hadi menyampaikan bahwa pencapaian ini akan memperkuat penilaian APT (Akreditasi Perguruan Tinggi) UMJ menuju Unggul yang dijadwalkan 2024 mendatang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui pesan singkat pada Rabu (02/08/2023), saat ini UMJ terus berupaya maksimal dalam persiapan akreditasi institusi.

Hadi menuturkan bahwa salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membentuk Tim Penjamin Mutu di setiap fakultas dan program studi. “Dengan pengerahan sumber daya yang ada maka goal utama adalah APT UMJ Unggul begitu pula dengan program studi,” katanya.

Editor: Dinar Meidiana


7

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik KEMENKOMINFO Memberikan Kuliah Umum di Esa Unggul

Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si memberikan kuliah umum yang dihadiri 400 lebih mahasiswa

Esaunggul.ac.id,  MANTAN wartawan yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si memberikan kuliah umum yang dihadiri 400 lebih mahasiswa di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Senin (3/7).

Kuliah umum yang di selenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi ini bertemakan  “Tantangan Keterbukaan Informasi Komunikasi dan Transformasi Digital di Indonesia” di Ballroom Kemala Esa Unggul.

Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng. Yang datang dalam kuliah tamu ini memberikan sambutan kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah umum dan para tamu undangan.

Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng. saat memberikan sambutan di Ba;;room Kemala

Dalam sambutannya Rektor UEU ini berpesan Etika cara berkomunikasi itu sangat penting untuk meningkatkan komunikasi yang baik di period digital sekarang ini. Kemampuan komunikasi itu adalah peringkat pertama di kehidupan kerja di period sekarang. Saya harapakan  mahasiswa Esa Unggul banyak belajar komunikasi yang sebanyak banyaknnya dalam kuliah umum yang di beriikan oleh Dirjen IKP.

Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si  saat memberikan kuliah umum  mengatakan, masyarakat harus memahami pentingnya melindungi information pribadi mereka di tengah period pertumbuhan pengguna ponsel dan web.Menurut Dirjen Kemenkominfo,  information pribadi sangat penting, jangan sembarangan menyebarkan.Agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Jelas nanti akan merugikan,” katanya.

“Information pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di period financial institution information digital saat ini, semua orang bisa mengaksesnya,” jelasnya.

Kuliah Umum yang di Ikuti mahasiswa esa unggul

Pada kesempatan yang sama Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Prof. Dr. Erman Anom menegaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat atau publik.

“Maka regulasi yang kuat untuk keterbukaan publik pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Information Pribadi harus dikawal terus dengan baik,” jelas Erman.

Acara berlangsung lancar dan sukses. Moderator acara Dr. Erna Febriani, S.Si., M.Si (Kepala Peminatan Public Relations Universitas Esa Unggul) membawa acara dengan hangat dan menyenangkan. Acara Kuliah Umum ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.

Foto bersama – sama dengan perwakilan dari Mahasiswa

FISIP UMJ Gelar Workshop Kurikulum Administrasi Publik Bersama Seluruh PTMA

Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia menggelar Workshop Kurikulum secara daring dengan tema “Pengembangan Kapasitas Administrator Publik dalam Period Society 5.0” di Aula Kasman Singodimedjo pada Kamis, (22/06/2023).

Baca juga : Empat Prinsip Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana Gizi

Workshop Kurikulum yang berfokus pada pengembangan kapasitas Administrasi Publik dalam period Society 5.0. Acara ini menjadi magnet bagi para dosen di bidang Administrasi Publik yang ingin mengikuti perkembangan terkini dalam menghadapi tantangan masa depan.

Workshop Kurikulum yang digelar oleh prodi Administrasi Publik FISIP UMJ tersebut menjadi ajang diskusi dan pertukaran ide antara dosen yang berasal dari di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Prodi Administrasi Negara/Publik Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (APSANP PTMA).

Tujuan utama dari Workshop Kurikulum ini adalah mengidentifikasi dan membahas perubahan yang dihadapi oleh Administrasi Publik dalam period Society 5.0, serta mengembangkan strategi dan keahlian yang diperlukan untuk menghadapinya.

Para narasumber yang dihadirkan dalam Workshop Kurikulum adalah pakar di bidang Administrasi Publik yang telah memiliki pengalaman luas dan pemahaman mendalam tentang Society 5.0. Mereka membahas berbagai aspek kunci seperti pemanfaatan teknologi terkini, adaptasi kebijakan publik, perubahan dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan Kurikulum.

Prof. Dr. Tobroni, M.Si (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah) Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A. (Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Aparatur Kemenpan RB) Dr. Khoirul Muluk (Wakil Ketua IAPA) dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Prof. Dr Tobroni, M.Si. menyampaikan gagasanya dengan tema Integrasi Keilmuan Administrasi Publik dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Menurutnya bahwa kehidupan saat ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh yang signifikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta agama. IPTEK telah memberikan kemajuan yang luar biasa dan solusi untuk tantangan yang dihadapi manusia.

“Penguatan kurikulum  berbasi IPTEK secara konseptual harus mencakup teori dan metode pendidikan, substantif pendidikan, tujuan pendidikan, dan filosofi pendidikan serta harus sejalan dan diintegrasikan dengan Islam dalam bentuk ilmu pengetahuan dengan kebenaran Al-Qur’an dan Hadits”, jelas Tabroni.

Sementara itu Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A. dalam temanya Kompetensi Lulusan Prodi Administrasi Publik bagi Pengguna. Menjelaskan bahwa saat ini masih banyak permasalahan publik yang menjadi persoalan besar seperti pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan masalah kesehatan.

Sudibdyo juga berbicara mengenai solusi dari permasalahan tersebut bisa kita lakukan melalui Rumusan PP Manajemen Pegawai ASN yang mencabut 307 peraturan dan sebagian dari 16 peraturan harus didukung dengan improve expertise mahasiswa Administrasi Publik dan Analis Kebijakan. Diharapkan dengan adanya solusi tersebut dapat membuat ASN bekerja lebih profesional dan dapat mengatasi tantangan dan masalah publik.

Dalam kesempatan yang sama Dr. Khairul Muluk, M.Si dengan tema materi Kurikulum Administrasi Publik Berbasis OBE dan Persiapan Akreditasi LAMSPAK. Menjelaskan  bahwa kurikulum administrasi publik saat ini berbasis OBE (Final result Primarily based Schooling). OBE merupakan pendekatan kurikulum yang menekankan keberlanjutan pada proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan efektif.

Khairul juga membahas  dan menjelaskan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) sebagai instrumen penyusunan akreditasi yang diinisiasi oleh organisasi program studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Asosiasi Profesi. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bertugas untuk menyusun, melakukan, menerbitkan, membangun dan mengembangkan instrumen akreditasi program studi perguruan tinggi.

Workshop Kurikulum  di laksanakan selama dua hari dari Rabu (21/06/2023) hingga Kamis (22/06/2023) di lanjutkan dengan agenda terakhir Musyawarah Nasional APSANP PTMA untuk membahas dan pengesahan AD/ART dan pemilihan formatur.

Kegiatan ini di hadir oleh Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si., Wakil Dekan I FISIP UMJ Drs. H. Moh. Amin Tohari, M.Si., Wakil Dekan II Djoni Gunanto, S.IP.,M.SI, Wakil Dekan III Dr. Fal. Harmonis, M.Si. dan Dosen di lingkungan FISIP UMJ.

Editor : Budiman


1

Koordinator Humas & PPID UNJA Ikuti Diseminasi Kebijakan dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Kemendikbudristek

MENDALO,- Sehubungan dengan hasil rekomendasi pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2023 tentang peningkatan kualitas dan mutu layanan informasi publik di Kemendikbudristek. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek selaku Koordinator PPID Kemendikbudristek menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kebijakan dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek Tahun 2023 Wilayah Barat bagi seluruh PPID di Kemendikbudristek, Kegiatan Diseminasi dilaksanakan pada Kamis (8/6/23).

Koordinator Pusat Dokumentasi dan Informasi Publik, Mochammad Farisi, S.H. LL.M., turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan Diseminasi Kebijakan dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek) Tahun 2023 dilaksanakan melalui Zoom Assembly dengan narasumber kegiatan adalah komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha.

Koordinator Pusat Dokumentasi dan Informasi Publik, Mochammad Farisi, S.H. LL.M., mengatakan keterbukaan informasi publik (KIP) sangat penting dilakukan untuk menciptakan good governance di setiap lembaga publik, khusus di lingkup kemendikbudristek diatur dalam permendikbud no. 41 tahun 2020 tentang layanan infomrasi publik.

“Pejabat pengelola informasi publik (PPID) ini adalah tim yang terstruktur dan akan berjalan dengan maksimal bila ada good will dari pimpinan, didukung dengan aksi nyata dan anggaran serta SDM yang baik, sebagai lembaga publik tentu UNJA akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan kantor PPID yang ada di Rektorat lantai 2, juga dapat mengakses di web site PPID https://ppid.unja.ac.id/”, ujar Mochammad Farisi.

Ia juga mengungkapkan bahwa mengutip dari pernyataan narasumber ‘Transparansi itu pahit, tapi obat’, untuk itu UNJA akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel.

“Tahun ini PPID-UNJA juga sedang melakukan riset optimalisasi zona integirtas dan pelayanan publik, yang hasilnya nanti akan berupa rekomendasi bagi pimpinan tentang rencana aksi pengawasan dan pelayanan publik, selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada PPID Kemendikbudristek yang telah menyelanggarakan acara diseminasi ini, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah untuk lebih memahami tugas sebagai pengelola informasi publik,” tutupnya.

Silvia Yuliansari Asril/HUMAS


Submit Views: 69

Mahasiswa UMJ Ikuti Seminar Hak Akses Informasi Publik

Mahasiswa UMJ mengikuti seminar Hak Akses Informasi Publik yang digelar atas kerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Aula Kasman Singodimedjo, Selasa (30/05/2023). Seminar KIP mengusung tema Kenali Hak Akses Informasi Publik di Jakarta.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan dalam sambutannya, tata kelola pemerintahan yang baik dapat diciptakan melalui transparansi. Transparansi keterbukaan informasi publik misalnya menjadi kunci untuk menciptakan good governance yang demokratis.

“Mahasiswa sebagai agent of change diharap mampu menjadi inisiator. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai landasan dalam memperoleh informasi publik. Maka, kami harap teman-teman mahasiswa turut berpartisipasi aktif dalam mengawal transparansi badan publik dengan landasan regulasi yang ada serta mensosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Plt. Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan sambutan melalui daring keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting di period transformasi digital. Individu dapat memperoleh hak informasi melalui PPID yang ada di badan publik.

Pada kesempatan tersebut, UMJ dan Komisi Informasi DKI Jakarta menyepakati untuk melakukan kerja sama dalam lingkup tridarma perguruan tinggi. Melalui kerja sama ini beberapa program dapat dilakukan bersama seperti program magang, seminar, penelitian, dll. Lembar MoU ditandatangani oleh Wakil Dekan III FISIP UMJ Dr. Fal. Harmonis, M.Si., dan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.

Wakil Dekan III FISIP UMJ Dr. Fal. Harmonis, M.Si., dan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat setelah penandatanganan MoU di Aula Kasman Singodimedjo, Selasa (30/05/2023).

Pada sesi diskusi, Komisioner KI DKI Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Aang Muhdi Gozali mendorong UMJ sebagai wadah bagi mahasiswa dan akademisi mengawal transparansi dengan adanya substansi UU No. 14 Tahun 2008. “Tanpa peran partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa di bidang akademis transparansi dan good governance tidak dapat terlaksana.”

Komisioner KPU RI periode 2007-2012 yang juga merupakan akademisi Dr. Endang Sulastri, M.Si., menyampaikan pendapatnya mengenai keterbukaan informasi publik. Hak dalam mengakses informasi telah sejak lama diperjuangkan, reformasi tahun 1998 misalnya menjadi pembuka gerbang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat luas.

“Yang dimaksud dengan badan publik yaitu lembaga yang menggunakan dananya dari APBN, APBD, serta sumbangan negara dan lainnya. Termasuk NGO dan partai politik di dalamnya. Sehingga harus juga menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, tak terkecuali dari segi anggaran,” katanya.

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Asep Setiawan memaparkan materinya terkait keterbukaan informasi publik. Setidaknya ada tiga peranan mahasiswa dalam hal ini. Pertama, mahasiswa harus kritis. Adanya UU no. 14 Tahun 2008 juga harus turut diawasi implementasinya. Kedua, mahasiswa sebagai peneliti. Ketiga, mahasiswa dapat menjalankan pengabdian masyarakat.

“Badan publik di Provinsi DKI Jakarta, pasti sudah terbiasa dengan kehadiran mahasiswanya di instansi untuk melakukan magang. Melalui magang ini juga bisa menjadi bentuk pengabdian masyarakat,” ujar Asep.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber yaitu Komisioner Bidang ESA Aang Muhdi Gozali, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan, MA., Komisioner KPU RI periode 2007-2012 Dr. Endang Sulastri, M.Si serta moderator yang merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi UMJ Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.

Editor : Tria Patrianti


3