Tag: Pilpres

PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI MENGENAI PILPRES 2024

Pada tahun 2024 yang akan mendatang akan dilangsungkannya pemilihan presiden (Pilpres), banyak diantara partai politik mulai membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Adapun partai-partai yang sudah memenuhi syarat mengajukan calon presiden pada pemilu tahun 2024 diantaranya Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Kelompok pemuda (milenial) menjadi sasaran strategis melihat potensinya yang sangat besar hingga mencapai 56,45% atau sekitar 113 juta pemilih. Salah satu kelompok pemilih muda adalah mahasiswa. Opini dan preferensi mahasiswa menjadi sentral karena tingkat literasi dan perhatian mereka pada isu-isu publik dan dinamika politik bisa berimplikasi pada sikap politik kelompok pemilih lain. Sehingga memahami preferensi politik kelompok mahasiswa dalam pemilu dan isu publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena pemegang suara terbanyak untuk pemilu 2024 dipegang oleh kelompok pemuda (milenial). Rilis Hasil Survey Opini ini bertajuk “Bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Jambi mengenai Pemilihan Presiden 2024.

Survey dilakukan selama satu minggu, dari 29 Oktober 2023 hingga 5 November 2023 terhadap 349 mahasiswa yang terdiri dari 6 fakultas (FKIP, FAPERTA, FST, FKIK, FEB, dan FH) dan 17 program studi yang berbeda.Adapun rincian jumlah responden dari beberapa fakultas yaitu FKIP terdiri dari 164 orang mahasiswa, FAPERTA terdiri dari 108 orang mahasiswa, FST terdiri dari 56 orang mahasiswa, FKIK terdiri dari 19 orang mahasiswa, FEB terdiri dari 1 orang mahasiswa, dan FH terdiri dari 1 orang mahasiswa.  Pengambilan sampel (Responden) didalam survei ini menggunakan metode chain-referral sampling atau dikenal juga dengan sebutan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan knowledge yaitu self-enumeration yang mana mahasiswa melakukan pengisian survei melalui hyperlink g-form secara mandiri.

Metode sampling dalam survei ini adalah non-probabilistic sehingga responden dalam survei ini tidak mewakili populasi mahasiswa di Universitas Jambi, yang merupakan limitasi dalam survei ini. Jumlah responden dan sebarannya dari berbagai fakultas di Universitas Jambi dimaksudkan untuk menggambarkan opini dan pandangan mahasiswa Universitas Jambi yang berbeda fakultas dan program studi.

Garis besar temuan survei ini adalah sebagai berikut:

Pertama, rata-rata dari mahasiswa telah memahami tentang isu-isu politik pada pilpres dengan persentase respon berikut ini.

Kedua, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik, seperti diskusi, seminar, atau kampanye dalam pemilihan presiden tidak terlalu diminati oleh mahasiswa dengan presentase respon berikut ini.

Ketiga, tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap janji-janji dari capres dan cawapres lebih condong kurang percaya dengan persentase respon berikut ini.

Keempat, faktor penting dalam menentukan apakah janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden dapat dipercayai menurut padangan mahasiswa Universitas Jambi kebanyakan memilih Kinerja dari capres dan cawapres dengan presentase responden 84,1%, adapun responden lainnya yaitu Prestasi (5,2%), public talking(2,9%), Partai atau Koalisi (3,2%) dan lainnya (rekam jejak, kepribadian, dan hubungan kepada masyarakat) (4,6%).

Kelima, media massa yang lebih dipercayai oleh kalangan mahasiswa didominasi oleh Media Sosial (63,3%) dan selanjutnya disusul oleh TV (34,1%), Surat Kabar (2%) dan Radio (0,6%).

Keenam, pengaruh media massa terhadap pandangan mahasiswa sangat berpengaruh dalam pandangan mereka terhadap capres dan cawapres dengan persentase responden berikut ini.

Ketujuh, tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap berbagai sumber media dalam memberikan informasi mengenai pemilihan presiden lebih condong kearang percaya dengan persentase responden berikut ini.

Kedelapan, mahasiswa mampu dalam membedakan berita benar atau berita palsu (hoaks) dalam liputan media terkait dengan pemilihan presiden dengan persentase responden sebagai berikut ini.

Berdasarkan hasil knowledge survey yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa memahami tentang isu-isu politik yang tengah berkembang saat ini, akan tetapi kebanyakan mahasiswa tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik seperti diskusi, seminar, atau kampanye yang dilakukan oleh capres dan cawapres dalam pemilu 2024. Selanjutnya tingkat kepercayaan janji-janji politik yang disampaikan oleh capres dan cawapres kurang dipercayai oleh mahasiswa. Dalam penilaian mahasiswa, kinerja menjadi faktor penting apakah janji-janji capres dan cawapres dapat dipercayai atau tidak. Kemudian media massa memiliki dampak pengaruh yang besar dalam pandangan mahasiswa terhadap capres dan cawapres, dan media massa yang lebih dipercayai oleh mahasiswa yaitu media sosial. Selain itu mahasiswa sudah mampu dalam membedakan berita benar dan berita palsu (hoaks) terhadap pemberitaan mengenai pemilihan presiden 2024.

Oleh: Minarni, S.Pd., M.Si (Dosen Pendidikan Kimia Universitas Jambi)


Publish Views: 168

SURVEI PILPRES DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di duniatermasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik di Indonesia sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang splendid mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman.

Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemulihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak kekerasan merupakan prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Dengan pemilihan umum tersebut rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas.

Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan apatisme dan ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Pada tahun 2024 yang akan mendatangakan dilangsungkannya pemilihan presiden (Pilpres), banyak diantara partai politik mulai membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Adapun partai-partai yang sudah memenuhi syarat mengajukan calon presiden pada pemilu tahun 2024 diantaranya; Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Survey-survey dilakukan untuk melihat elektabilitas capres-capres yang telah mengajukan diri. Replace terakhir disalah satu provinsi terbesar pemilihnya yaitu Provinsi Jawa Barat Poltracking Indonesia melakukan survey terkait elektabilitas capres diantaranya; Prabowo Subianto 44,2% Anies Baswedan 25% Ganjar Pranowo 21,8% dan yang menjawab Tidak tahu atau tidak menjawab 9%

“Hasilnya Prabowo Subianto 44,2% jauh di atas dua kandidat yang lain, kedua ada Anies Baswedan 25% dan Ganjar pranowo 21,8%, jadi kita cek satu per satu praktis Prabowo ke Anies Baswedan jaraknya hampir 20%, sekitar 19%, jika kita cek Anies ke Ganjar itu jaraknya sekitar 3,2%,” kata Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi saat memaparkan hasil survei, Selasa (10/10/2023).

Pemilihan presiden adalah salah satu momen krusial dalam dinamika politik sebuah negara. Keberhasilan proses pemilihan ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan pemahaman mereka tentang calon-calon yang bersaing.

Perspektif pendidikan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman yang kritis dan informasional tentang proses politik. Inilah mengapa survei Pilpres dari perspektif pendidikan masyarakat menjadi semakin penting.

Survei pemilihan umum (pilpres) dari perspektif pendidikan masyarakat adalah pendekatan untuk memahami bagaimana tingkat pendidikan sesorang atau sekelompok orang dapat aspek penting dalam studi politik dan sosiologi untuk memahami bagaimana tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik.

Berikut adalah beberapa aspek yang relavan dalam melihat survei pemilihan umum dari perspektif pendidikan Masyarakat. Berdasarkan dari informasi dari hasil survei Saiful Mujani Analysis and Consulting (SMRC) dalam survey SMRC dua tahun terakhir (2021-2022) dengan complete sampai 8.319 responden, secara umum perbedaan pendidikan berpengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Tingkat pendidikan dibagi antara SLTP,SD, dan tidak bersekolah dengan SLTA ke atas, proporsinya hampir seimbang. Yang berpendidikan SLTP ke bawah sekitas 53,2 persen, sementara yang SLTA ke atas sekitar 46,8 persen.

Ia mengatakan, ada 20 persen dari yang berpendidikan SLTP ke bawah yang memilih Anies, sementara yang SLTA ke atas 27 persen. Hal yang sama dengan Ganjar, dari yang berpendidikan SLTA ke atas, Ganjar dipilih sekitar 31 persen, sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 26 persen.

Saiful menjelaskan, Anies dan Ganjar sejatinya relatif baru muncul dalam perpolitikan Indonesia. Keduanya, adalah gubernur, karena itu, menurut Saiful, pada dasarnya mereka adalah tokoh lokal. Tetapi menjelang pemilihan umum, mereka masuk menjadi tokoh nasional, setidaknya dalam pemberitaan.

“Hal ini berkebalikan dengan profil pendukung Prabowo Subianto.Ada 36 persen yang berpendidikan SLTP ke bawah yang memilih Prabowo, sementara yang berpendidikan SLTA ke atas sebesar 28 persen,” jelasnya.

Sehingga, menurut Saiful Mujani, dari hasil survei tersebut, proporsi pemilih Probowo yang berpendidikan lebih rendah, lebih besar dari yang berpendidikan lebih tinggi. Menurut Saiful, hasil survei ini bisa dipahami mengapa proporsi pemilihan yang berpendidikan menengah ke bawah lebih tinggi yang memilih Prabowo.Darisumbertersebutpenulismenyimpulkan bahwa pemilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang cenderung berlatar pendidikan tinggi, sedangkan pemilih Prabowo Subianto sebaliknya.

Capres dengan pendukung pendidikan tinggi atau rendah belum bisa menentukan dari kualitas seorang pemimpin tersebut. hal ini karena pendukung dengan melihat tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melihat kualitas dari capres.

Pada beberapa kasus, banyak diantaranya orang-orang dengan pendidikan tinggi tidak begitu mengerti dengan sistem politik yang ada. dilain sisi orang-orang yang berpendidikan rendah diantaranya sangat memahami betul dari sistem politik.

Oleh sebab itu, tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat kualitas dari capres yang akan maju pada pilpres 2024. Melihat pendukung capres berdasarkan dengan tingkat pendidikan dapat melihat arah pembangunan atau pun visi misi dari capres itu sendiri.

Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan biasanya akan menentukan pekerjaan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan pendidikan rendah pada tingkat ekonomi dan penghasilan cenderung pada posisi bawah dan menengah, sedangkan masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung pada posisi menengah dan tinggi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan atau pun visi misi dari capres dalam merencanakan manuver atau pun pembangunan kedepannya.

Selain itu tingkat pendidikan masyarakat sangat memengaruhi partisipasi dalam pemilihan. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam proses politik. Mereka cenderung memahami isu-isu politik dengan lebih baik, dan ini mendorong mereka untuk memilih dan terlibat dalam diskusi politik.

Akan tetapi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang aktif dalam proses politik, dan ini bisa mengarah pada perasaan ketidak pedulian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Dalam hal ini, kelompok pemuda merupakan pemilih terbanyak pada pilpres 2024. Kelompok pemuda (milenial) menjadi sasaran strategis melihat potensinya yang sangat besar hingga mencapai 56,45% atau sekitar 113 juta pemilih.

Salah satu kelompok pemilih muda adalah mahasiswa. Opini dan preferensi mahasiswa menjadi sentral karena tingkat literasi dan perhatian mereka pada isu-isu publik dan dinamika politik bisa berimplikasi pada sikap politik kelompok pemilih lain. Sehingga memahami preferensi politik kelompok mahasiswa dalam pemilu dan isu publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena pemegang suara terbanyak untuk pemilu 2024 dipegang oleh kelompok pemuda (milenial).

Oleh karena itu, para calon Presiden dituntut untuk kritis dan rasional dalam menyampaikan janji-janji politiknya, karena masyarakat pemilih didominasi oleh kelompok pemuda (milenial) yang lebih terdidik dan lebih baik dalam menilai calon-calon yang bersaing dalam Pilpres. Mereka akan cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi janji-janji kandidat dan lebih mampu membedakan antara retorika politik dan rencana tindakankonkret. Dengan pemahaman masyarakat yang kuat tentang isu-isu politik, masyarakat lebih siap untuk berpartisipasi secara cerdas dalam proses pemilihan.

Kandidat Doktor Pendidikan MIPA, Minarni, S.Pd., M.Si

REFERENSI

https://information.detik.com/pemilu/d-6974647/survei-capres-poltracking-di-jabar-prabowo-442-anies-25-ganjar-218

POLGOV Fisipol UGM Sampaikan Rilis Hasil Survei Opini dan Preferensi Politik Mahasiswa Indonesia pada Pemilu 2024

https://information.republika.co.id/berita/rkes51409/perbedaan-latar-pendidikan-pemilih-anies-ganjar-dan-prabowo-berdasarkan-survei


Put up Views: 85

Lecture Collection MIPOL Bahas Koalisi Pilpres 2024

Memasuki tahun politik pada pemilu serentak tahun 2024, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali menggelar Lecture Collection bertajuk Pileg dan Pilpres Serentak untuk Merampingkan Parpol dan Mensolidkan Koalisi Parpol pada Selasa, (08/08/2023).

Baca juga : Jelang Pilpres MIPOL FISIP UMJ Gelar Lecture Collection

Kegiatan Lecture sequence yang digelar secara daring ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Andi Sumawarko, Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, M.Si., Dr. Suryani, M.Si., Kaprodi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, dan Dr. Usni, M.Si Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ

“Koalisi partai politik saat ini cenderung cair atau dinamis,” ujar Dr. Andi Sumawarno, M.Si., dalam pemaparannya yang membahas tentang Konstalasi Koalisi Pilpres 2024: Soliditas dan Dinamisitas.

Dalam hal ini, cair atau dinamis yang dimaksud adalah tidak adanya partai yang dominan atau mayoritas, tidak adanya calon presiden dengan elektabilitas dominan yang cenderung kompetitif, dan adanya sikap mementingkan masing-masing partai politik atau belum stable.

Sementara itu, Dr. Suryani, M.Si., yang memaparkan tentang arah koalisi parpol islam. “Secara umum, partai politik Islam memiliki daya tawar yang tinggi dalam koalisi. Namun peluang untuk bergeming dalam politik tidak dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Suryani menilai, penyebab turunnya elektabilitas partai politik Islam yaitu adanya fenomena ‘Islam sure, Islam no’ yang pertama kali dibumikan oleh Nurcholis Madjid pada dekade 1960-1970 sebagai gerakan ethical, minimnya pendanaan, munculnya tindakan anarkisme yang mengatasnamakan Islam.

Lebih lanjut beliau menyampaikan alasan terpecahnya partai politik Islam dalam koalisi yang berbeda karena adanya perbedaan ideologi, adanya kepentingan pragmatis yang berbeda dalam perebutan koalisi, rendahnya tingkat kepercayaan antar partai politik dan tidak adanya figur yang memiliki elektibilitas tinggi.

Pemaparan terakhir oleh Dr. Usni, M.Si.,yang menyampaikan pandangannya mengenai pileg serentak dan koalisi partai di Indonesia. Pilpres saat ini tidak ada calon petahana dan siklus perubahan itu terjadi di Indonesia.

Menurutnya Pemilu di Indonesia menghadapi tantangan yaitu dalam hal membangun karakteristik Pemilu berdasarkan ideologi. “Ini perlu dicanangkan oleh partai koalisi untuk membangun pondasi koalisi yang ideally suited bagi bangsa Indonesia.,” ungkap Usni.

Turut hadir Ketua Prodi Magister Ilmu Politik Dr. Lusi Andriyani, M.Si. Lecturer Collection MIPOL FISIP UMJ telah digelar rutin setiap pekan dan diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Lusi menyatakan bahwa hasil diskusi akan dihimpun dan dibukukan.

Editor : Dinar Meidiana


1

Jelang Pilpres MIPOL FISIP UMJ Gelar Lecture Collection

Sebagai salah satu bentuk persiapan menghadapi  Pilpres 2024, Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP UMJ menggelar Lecture Collection bertajuk “Tantangan Pilpres 2024 dan Dampaknya Terhadap Pemerintah yang Efektif”, pada Selasa (18/7/2023).

Baca Juga : KPU Apresiasi MIPOL FISIP UMJ

Acara yang diselenggarakan secara daring ini dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, Dr. Lusi Andriyani, M.Si., serta dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

Lecture Collection kali ini menghadirkan tiga pembicara yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. (Kriminilog dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau), Indah Novitasari. M.Si (Han) (Dosen Ilmu Politik UKI), dan Drs. Sumarno, M.Si. (Dosen FISIP UMJ yang juga Ketua KPU DKI Jakarta Periode 2013-2018).

Dalam pemaparannya Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si menyampaikan panas dinginnya Pilpres 2024 dari perspektif kriminologi. “Kita harus waspada saat menghadapi kejahatan differential affiliation. Ingat penjahat itu bukan di lahirkan, penjahat itu adalah berproses belajar,” ungkapnya.

Selain itu, Kasmanto juga mengatakan bahwa sukses atau tidaknya seorang pemimpin dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Jika masyarakat sejahtera berarti ia adalah pemimpin yang berhasil, tetapi jika masyarakat tidak sejahtera berarti ia belum berhasil. 

Pada sesi lainnya, Drs. Sumarno, M.Si., mengupas tentang masalah krusial pemilu presiden 2024. “Proses pemilu yang demokratis, jujur, adil dan bertanggung jawab akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi sosial politik dan ethical yang tinggi,” ujarnya.

Pada sesi terakhir, Indah Novitasari. M.Si (Han) memaparkan pemetaan potensi konflik pada penyelengaraan Pemilu 2024. Menurutnya, konflik politik muncul dari perebutan untuk memenuhi atau kebutuhan penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai.

“Konflik bukan dihilangkan, melainkan dikelola dan banyak tahapannya.  Selain itu konflik juga perlu disesuaikan dengan tahapan konflik dan kedalaman akar konfliknya,” tutur Indah.

Editor : Tria Patrianti


6