Tag: Perlu

Dosen FISIP UMJ Tegaskan Perlu Ada Kolaborasi di RAN PE Jilid 2


27

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) Debbie Affianty, M.Si., tegaskan perlu adanya kolaborasi dalam merumuskan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme) Jilid 2.

Baca juga : Keterlibatan Perempuan Sebagai Agen Perdamaian di ASEAN

Hal itu disampaikannya pada saat menanggapi hasil riset tim IRE (Institute for Analysis and Empowerment) yang digelar secara hybrid, Selasa (05/12/2023). Dosen Program Studi Ilmu Politik ini hadir mewakili Tim Pokja Tematis RAN PE. Debbie mengapresiasi hasil riset tim IRE sebagai peneliti yang dipercaya oleh Worldwide NGO Discussion board on Indonesian Development (INFID).

Debbie menyatakan bahwa sebelum pemerintah, CSO (Civil Society Group) telah bergerak lebih dulu. “Teman-teman CSO di daerah maupun nasional ada yang bekerja di bagian pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, ada juga yang mengurus korban. Jadi pada 2017 semua yang bergerak itu berupaya untuk dikumpulkan dan bergabung dalam working group (WGWC),” ungkap Debbie.

WGWC (Working Group on Girls Stopping Countering Violent Extremis) kemudian bergabung di Tim POKJA Tematis RAN PE dan menjadi lokomotif dalam mengumpulkan CSO secara nasional untuk mendesain POKJA. WGWC dibagi menjadi 7 divisi yaitu pengarusutamaan gender, kesiapsiagaan, pencegahan, hukum, komunikasi strategis, rehabilitasi, dan kepemudaan.

“Dari paparan temuan penelitian INFID, kami dapat amunisi bahwa RAN PE harus ada jilid 2. Penting sekali karena perlu kerangka hukum untuk mengikat Pemerintah Daerah supaya sama-sama bersama CSO untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme,” tegas Debbie.

Selain itu dalam RAN PE Jilid 1, PUG (pengarusutamaan gender) disebutkan dalam lampiran bukan di batang tubuh. Oleh karenanya pada RAN PE Jilid 2, PUG ditegaskan Debbie harus ada di batang tubuh. Saat ini ada Rencana Aksi Daerah (RAD PE) yang sudah dibuat dan mayoritas atas inisiasi CSO.

Alasan selanjutnya ialah, RAN PE harusnya bisa menjadi wadah pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikannya karena banyak isu perempuan dengan terorisme misalnya yang berkaitan dengan korban, aktivis professional perdamaian, dan pembuat kebijakan.

“Ini yang harusnya dilihat dalam RAN PE, tidak hanya mengurus aktornya. Maka RAN PE harus diramu bersama-sama. Kita melihat selama ini perspektif gender itu hanya lip service. Perempuan hanya sebagai peserta, bukan yang membuat kebijakan,” ujarnya.

Debbie mengungkapkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan karena keberadaan perempuan tidak bisa hanya dilihat secara fisik tapi juga perlu melihat pengalaman, perspektif, dan segala hal yang berkaitan. Oleh karenanya ia sangat berharap RAN PE Jilid 2 dapat diramu bersama CSO.

Diskusi dan Diseminasi Hasil Penelitian “Kenapa RAN PE Perlu Dilanjutkan?” dihadiri oleh Direktur INFID Misthohizzaman, Plh. Kepala BNPT Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, dan Direktur IRE Dina Mariana. Hadir pula dua penanggap lainnya yaitu Kasubdit Kerjasama Regional BNPT Yaenurendra H.A.P., Kasi Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri Ardi Dj.

Editor : Dian Fauzalia

Wakil Rektor IV UMJ Tegaskan Perlu Adanya Pembenahan di Lembaga KPK


4

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, ditetapkannya Ketua KPK, Firli Bauri sebagai tersangka memberikan sinyal bahwa KPK saat ini dengan komisioner yang ada, dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga : Septa Candra: Muhammadiyah Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Septa Candra, S.H.,M.H., yang juga berperan sebagai pakar hukum UMJ menegaskan perlu adanya pembenahan secara totalitas terhadap lembaga KPK, terutama para pimpinan dan komisioner yang saat ini tengah menduduki lembaga tersebut.  Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Television Muhammadiyah bertajuk KPK di Titik Nadir yang disiarkan langsung pada Sabtu, (2/12/2023) secara daring.

“Kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial. Dengan itu saya melihat ketika pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, jangan-jangan pimpinan yang lain pun ada yang terlibat dan mengetahui perilaku yang dilakukan oleh ketua KPK. Kalau komisionernya yang memimpin itu bermasalah secara etik, tentu ini akan berdampak pada kinerja lembaga tersebut,” ungkap Septa.  

“Lembaga akan rusak kalau pemimpin dalam lembaga itu sendiri rusak,” sambungnya.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK menunjukkan bahwa tujuan didirikan KPK saat ini sudah tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Hal tersebut juga menimbulkan buruknya pandangan publik terhadap KPK yang diharapkan bisa memperkuat kewenangan yang ada di kepolisian atau kejaksaan, justru berbanding terbalik.  

Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari awal dari proses yang paling dasar misalnya dari penyeleksian daripada calon komisioner dan mengamputasi salah satu komisioner yang ada saat ini. “Dibersihkan semua komisioner yang ada, karena bagaimanapun mereka dalam merumuskan suatu masalah tidak sendiri, tetapi melalui musyawarah. Makanya kemudian kalau ada satu ada dua yang melakukan pelanggaran secara etik, yang lain pun patut diduga melakukan hal yang sama walaupun tidak aktif,” Jelas Septa.  

Untuk memperbaiki kelembagaan KPK juga tidak lepas dari bagaimana memilih calon komisioner dengan baik yang dipercayai memiliki komitmen tinggi terhadap tindak pidana pemberantasan korupsi, sehingga agenda yang ada di lembaga KPK bisa berjalan dengan lancar tanpa ada ganjalan dari para pimpinannya.

Lebih lanjut KPK Septa mengungkapkan, sebagai Lembaga utama tindak pidana pemberantasan korupsi juga perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam memberikan penguatan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk mengungkap secara terbuka kepada publik terkait dengan pihak yang terlibat dalam dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh pimpinan KPK, dalam hal ini terutama para komisionernya.

Menutup pembicaraan, Septa mengatakan bahwa dalam situasi ini, tentu penyelamatan terhadap Lembaga KPK harus dilakukan secara totalitas dengan melibatkan banyak pihak, dalam hal ini terutama peran presiden yang harus menujukkan sikap tegas.

“Secara totalitas presiden harus tegas dan turun tangan mulai dari pembentukan pansel, harus memilih pansel yang memang bisa menyeleksi para calon komisioner yang terbaik. Jangan pula membentuk pansel yang hanya sekadar memenuhi kepentingan dan memuaskan kelompok-kelompok tertentu, kita harus bergerak terutama presiden tidak boleh diam,” Pungkas Septa.

Dengan dilakukannya pembenahan secara whole, Septa berharap KPK bisa kembali kepada khittah nya sebagai komandan terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Diksusi dalam acara dialektika Television Muhammadiyah menghadirkan dua narasumber lainnya yakni Dr. Trisna Raharjo, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah) dan Dr. Suharyono M. Hadiwiyono, M.Hum., (Dosen Pascasarjana Prodi Magister Hukum UM Palembang). Pada kesempatan ini, para narasumber memberikan pandangannya yang berkaitan dengan KPK di titik nadir dengan menyoroti realitas yang terjadi di KPK, ikhtiar-ikhtiar pemberantasan korupsi, dan juga menyoroti aktor-aktor pemberantasan korupsi.

Editor : Dian Fauzalia

Bantuan Indonesia untuk Palestina Perlu Diperkuat Terus


2

Bantuan Indonesia untuk Palestina perlu diperkuat terus dalam rangka mendukung Palestina melepaskan diri dari penjajahan Israel. Dengan masih adanya penjajahan ini, Israel tanpa henti melakukan serangan terhadap wilayah Gaza dan sebagian Tepi Barat sehingga banyak korban berjatuhan sejak  peristiwa 7 Oktober 2023. Bantuan Indonesia ini tidak hanya berupa doa, bantuan kemanusiaan dan sosial lainnya tetapi juga bantuan berupa desakan kepada  berbagai lembaga internasional untuk menghentikan peperangan dan memulihkan kemerdekaan Palestina.

Demikian salah satu butir pemikiran dalam “Seminar dan Aksi Solidaritas untuk Gaza Palestina: Memperkuat Kebijakan Indonesia untuk Palestina” di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, hari Selasa (22/10). Hadir sebagai pembicara adalah anggota DPR Ledia Hanifa Amalia, Direktur Lembaga Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al Atta, Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumarno M.Si dan moderator Dr. Asep Setiawan dari Program Studi Magister Ilmu Politik. Ikut hadir secara digital dalam aksi solidaritas penggalangan dana adalah Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat Edi Muktiono.

Laporan Kementerian Kesehatan Palestina sampai 30 Oktober seperti dilansir Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban telah 8.306 syahid karena serangan Israel. Jumlah itu terdiri dari 3.457 anak-anak, 2.136 perempuan, 400 lansia dan 210 lainnya meninggal di Tepi Barat. Sementara itu seranga Israel terus berlanjut tanpa mempedulikan kawasan bahkan rumah sakit dan tempat ibadah juga terkena pemboman. Di samping itu,Israel memutuskan listrik, aliran air dan menutup perbatasan Gaza.

Berbagai jenis bantuan

Dalam pembukaan seminar, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta Mohammad Hadi  menyatakan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyerukan agar serangan Israel kepada Palestina dihentikan. “Kita semua harus membantu mereka dan memberikan dukungan bagi warga Palestina terutama untuk obat-obatan dan makanan,” tegasnya.

Bentuk bantuan UMJ seperti dijelaskan oleh Wakil Rektor I adalah berupa bantuan untuk pengungsi Palestina untuk dapat belajar di UMJ. Dikatakan bahwa UMJ akan mendukung warga Palestina untuk kuliah di kampus ini. Bantuan lainnya kata Wakil Rektor I adalah meninggalkan dan tidak mengkonsumsi produk-produk yang mendukung eksistensi Israel.  Selanjutnya, sebagai masyarakat yang beragama ikut mendoakan Palestina agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara regular.

Anggota DPR Ledia Hanifa Amalia menjelaskan Indonesia telah melakukan berbagai dukungan terhadap Palestina sejak peristiwa 7 Oktober lalu.  Diantara dukungan itu disampaikan di berbagai discussion board internasional termasuk di PBB. Indonesia ikut memberikan suara menyokong terhadap resolusi Majelis Umum PBB yang menyertukan penghentian perang dan membuka jalur bantuan kemanusiaan.

Dalam situasi sekarang ini, Ledia mengajak masyarakat agar mendorong Pemerintah untuk terus aktif bersuara di dunia internasional mendesak dibukanya jalur-jalur pengiriman bantuan kemanusiaan. Selanjutnya juga mendorong pemerintah untuk terus aktif bersuara di dunia internasional mendesak dihentikannya penjajahan Israel atas Bangsa Palestina dan menggalang kekuatan internasional untuk meningkatkan standing keanggotaan Palestina di PBB. Dan di sisi lain, perlu memperkuat dukungan media untuk Palestina demi memobilisasi dan membangun kesadaran opini publik internasional

Menggalang Opini Dunia

Sementara itu, Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Dr. Ahed Abu Al Atta menjelaskan bahwa BadaiAl Aqsa yang terjadi tanggal 7 Oktober itu merupakan upaya perlawanan dalam melepaskan diri dari penjajahan dan membebaskan Al Aqsha Hal itu karena sudah banyak jatuh korban di pihak Palestina dan bahkan terdapat 7000 orang Palestina di penjara Israel.

Mengenai langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat termasuk mahasiswa Dr Ahed menyatakan, “Yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa adalah berkampanye di media sosial dan aktif memberitakan dan men-share  kejahatan perang yang dilakukan oleh bangsa Israel.” Dukungan ini bagian dari membangun opini dunia bahwa tindakan Hamas ini merupakan langkah perjuangan dalam membebaskan negaranya dari penjajahan Israel.

Selain itu  Dr. Ahed menyerukan agar masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk mengirimkan pesan kepada para pengambil kebijakan dan dunia agar menghentikan perang dan penjajahan yang dilakukan Israel. Dr Ahed juga menyerukan agar masyarakat memboikot produk-produk yang ada kaitan dengan Isarel. Itulah sejumlah langkah dalam membantu Palestina selain juga terjun sebagai relawan membantu kegiatan sosial dan kemanusiaan bagi Palestina.

Seminar dan Aksi Solidaritas untuk Gaza Palestina
Narasumber bersama mahasiswa Ilmu Politik seusai seminar di Aula Kasman Singodimedjo, Selasa (31/10/2023).

Pembicara lainnya Sumarno menyebutkan bahwa insiden 7 Oktober tidak berdiri sendiri. Insiden itu muncul dari penjajahan yang sudah lama terjadi sehingga terjadi perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Sejak awal, Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina untuk mewujudkan kemerdekaannya. Dukungan diberikan oleh masyarakat maupun negara. Sumarno menyebutkan bahwa agresi militer Israel ke Palestina, telah melahirkan solidaritas internasional untuk Palestina. Apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah tragedi yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan common. “Sebagian besar masyarakat Indonesia memberikan dukungan yang massif pada perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya dari penjajah Israel,” jelas Sumarno. Aksi dukungan itu diwujudkan dalam berbagai bentuk: donasi ke berbagai lembaga terpercaya, aksi demonstrasi serta aksi di media sosial.

IMM Perlu Jadi Heart Of Excellence

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah perlu menjadi heart of excellence yang melahirkan intelektual muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Septa Candra, S.H,M.H., dalam pembukaan program Pendidikan Ideologi Ikatan Nasional, PC IMM Cireundeu, di Aula Kasman Singodimedjo, Kamis (10/8/2023).

Baca juga : Tabligh Akbar IMM FT UMJ Bersama Kiai Cepu

Dalam program yang mengusung tema Penguatan Ideologi IMM sebagai Sukma Mengepakan Sayap Dakwah Ikatan, Persyarikatan dan kebangsaan ini, Septa menegaskan organisasi Muhammadiyah memiliki ideologi yang perlu ditanamkan ke dalam diri setiap kader.

“IMM sebagai suatu ortom harus memiliki ideologi yang jelas di dalam menjalankan gerakan ataupun program-programnya. Tentu kata ideologi menjadi kata kunci karena ideologi sebagai sebuah ide dan nilai yang akan berkembang menjadi gagasan juga keyakinan yang ingin dicapai,” ujar Septa.

Lebih lanjut, Septa mengatakan melalui kegiatan pendidikan ideologi yang dilaksanakan selama empat hari, kader IMM harus melahirkan intelektual muda sebagaimana tema yang digagas. Terlebih, pergerakan IMM berada di dalam universitas yang telah melahirkan banyak intelektual muda.

Kiri ke kanan: Abdurrahman Wahid, M.Pd., Djoni Gunanto, M.Si., Asyraf Al Faruqi Tuhulele, S.Sos., Dr. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Dr. Septa Candra, S.H,M.H., Ari Aprian Harahap, S.Pd, di Auditorium Kasman Singodimedjo, Kamis (10/8/2023)

Pada kesempatan yang sama Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., menyampaikan dalam sesi Stadium Generale bahwa mahasiswa sebagai generasi muda seharusnya mengembangkan ability dalam kehidupan. Terbentuknya sebuah ability tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan psychological.

Hal ini akan membentuk pola pikir mahasiswa di mana mahasiswa tidak lagi berkeinginan menjadi pekerja melainkan pengusaha. Anwar Abbas dalam sambutannya juga mengutip salah satu pesan dari pengusaha ternama di Indonesia.

“Kalau anda ingin sukses coba kenali betul diri anda, anda senangnya apa. Bagaimana pun kalian semua akan menemui masa depan, di mana masa depan penuh rintangan. Menurut saya yang bisa survive di masa depan adalah mereka yang punya ilmu, iman, dan mengenal diri mereka sendiri,” ujar Anwar Abbas.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harapan, S.Pd., dan Ketua PDM Jakarta Selatan Abdurrahman Wahid, M.Pd. Kegiatan PIN berlangsung selama empat hari mulai Kamis hingga Minggu, 10–13 Agustus 2023 di Coaching Heart UMJ, dengan diikuti oleh 25 peserta dari Cabang Se-DKI Jakarta.

Editor : Dinar Meidiana


13

Mahasiswa Prodi TI FT UMJ Perlu Membuat Web site Portofolio

Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik (FT) UMJ Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) batch 4 menyelenggarakan Webinar dan Workshop membuat Web site Portfolio. Kegiatan ini diadakan by way of Zoom Assembly pada, Sabtu (22/07/2023). Kegiatan ini diikuti oleh 52 mahasiswa FT UMJ. Peserta mendapatkan profit seperti information ,certificates,and relathionship.

Baca juga : Tabligh Akbar IMM FT UMJ Bersama Kiai Cepu

Acara ini diisi oleh narasumber mahasiswa prodi teknik informatika FT UMJ Maulana Priangga dan Deden Guritno, serta kegiatan ini diikuti oleh 52 mahasiswa FT UMJ. Peserta mendapatkan profit seperti information ,certificates,and relathionship.

Dalam pemaparan materi pertama, Maulana Priangga memaparkan pokok bahasan pengenalan seperti web site, entrance finish, visible studio code, Hyper Textual content Markup Language (HTML) dan Cascading Fashion Sheets (CSS). Selain itu, juga menjelaskan apa itu client-side dan server-side yang menjadi dua elemen web site utama.

Shopper-side adalah bagian situs yang dilihat oleh pengguna. Seperti browser, google chrome atau web explolere. bagian ini terancang dari HTML,CSS dan JAVA SCRIPT untuk merancang halaman net,” papar Maulana.

“Sedangkan server-side itu ialah bagaian web site yang tersembunyi oleh pengguna dan information yang di olah oleh net server, bagian server-side ini terdiri bahasa pemograman seperti Hypertext Preprocessor (PHP), PYTHON, atau RUBY,” lanjut Maulana.

Maulana juga menambahkan, fungsi web site yaitu untuk membangun branding bisnis, menyediakan produk dan jasa , menjual produk atau jasa secara on-line, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Tidak hanya itu saja, Maulana juga menjelaskan tentang menjadi entrance finish developer dalam penggunaan html mapun css yang tertuju kepada instruments visible studio code.

Selanjutnya pemaparan materi oleh Deden Guritno, yang menjelaskan bagaimana pembuatan portofolio dan mempraktekkannya langsung kepada mahasiswa melalui zoom assembly webinar. Praktik melalui instruments visible studio code lalu di implementsaikan kepada HTML dan CSS. Dan juga menjelaskan step-by-step melalui usecase diagram dan exercise diagram sertapenggunaan HTML maupun CSS.

“tujuan dalam pembuatan portofolio diantaranya ada tiga yaitu, private branding, menyimpan karya, dan membangun koneksi,” ungkap Deden.

“Ini merupakan  tiga tujuan dalam pembuatan portofolio yang selalu menjadi tujuan dalam pembuatan portofolio. Portofolio juga sangat penting ketika akan melamar pekerjaan, dan tertulis karya apa saja yang selama ini yang kita kerjakan selama  menjadi pelajar atau mahasiswa,” lanjut Deden.

Editor : Budiman


2

Rektor UMJ: Pemerintah Perlu Kuatkan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meluncurkan hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2023 di Tuscany Boutique Resort, Intermark, Tangerang Selatan, Selasa (18/07/2023). Menanggapi hasil indeks tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menyatakan bahwa KPI membutuhkan peran pemerintah dan DPR.

Baca juga : Rektor UMJ Terpilih Jadi Ketua Umum Fokal IMM Periode 2023-2028

Hal ini dikaitkan dengan kualitas penyiaran yang disebut Ma’mun tidak menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Siaran televisi terutama pemberitaan disebut semakin liberal karena adanya konglomerasi media. Menurutnya ini menjadi permasalahan serius dan KPI perlu dikuatkan melalui regulasi dan kebijakan.

“Nilai-nilai Pancasila tidak ada sama sekali. Padahal jika nilai-nilai Pancasila dikedepankan, pemberitaan tidak akan seperti sekarang ini” kata Ma’mun.

Pada kesempatan tersebut rektor yang juga pakar politik ini mengkritisi pemerintah yang kurang memberikan kekuatan pada KPI sebagai lembaga penyiaran. Pembahasan RUU penyiaran sudah 20 tahun belum juga rampung. Pemerintah semestinya melalui DPR dapat memberikan kekuatan yang diformalkan dalam bentuk aturan.

“Kita berharap sesungguhnya pada KPI agar bisa mengawasi pemberitaan dan memberikan sanksi,” ungkapnya. Keberadaan oligarki dan konglomerasi media menjadi tantangan terbesar. Ma’mun menilai pemberitaan saat ini sudah sangat liberal akibat absennya Pancasila di ruang media.

Lebih lanjut, Ma’mun menjelaskan bahwa tontonan yang tidak benar ketika diputar berulang, jadi kebiasaan dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. “Butuh keseriusan dari DPR, pemerintah, ini KPI mau diapakan? Kalau pemerintah masih ingin KPI hadir, maka perkuat posisinya. Terutama ketika berhadapan dengan konglomerasi media. Mau tidak DPR?” tegas Ma’mun.

Ini ditegaskan Ma’mun sejalan dengan adanya agenda besar yaitu Pemilu 2024 yang akan dihadapi oleh Indonesia. Media diharapkan dapat menjadi pihak yang independen dan memberikan pemberitaan yang berkualitas.

Diskusi panel juga diisi oleh narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Direktur Politik, dan Komunikasi BAPPENAS RI Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA., Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, Ph.D. Serta diawali dengan pidato dari pembicara utama yaitu Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Diskusi merupakan bagian dari rangkaian Ekspos IKPSTV Periode I Tahun 2023 yang diikuti oleh Asosiasi Televisi dan Radio, Asosiasi Perguruan Tinggi, Lembaga Penyiaran Televisi, Lembaga Negara, Asosiasi Iklan, Asosiasi Media dan Pers, Perguruan Tinggi, Lembaga Pemeringkatan, Kelompok Masyarakat Peduli Media, dan Manufacturing Home.

Setiap asosiasi dan lembaga yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap seluruh narasumber yang membahas terkait kualitas penyiaran televisi dan memberikan masukan pada KPI untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan indeks kualitas siaran di Indonesia memperoleh nilai rata-rata 3,18 lebih tinggi dari standar minimal yang ditetapkan KPI sebesar 3,00, yang berarti memiliki kualitas Baik. Nilai tersebut dilakukan untuk delapan kategori program siaran (berita, religi, infotainment, wisata dan budaya, anak, sinetron, selection present, dan talkshow) di 15 stasiun television.

Editor : Tria Patrianti


24