Tag: Pemilu

Tingkatkan Partisipasi Perempuan, LPPA PWA DKI Lakukan Sosialisasi Pemilu


44

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, posisi perempuan tercatat memiliki jumlah pemilih terbanyak. Dengan jumlah potensial tersebut tentu saja perempuan dituntut berpartisipasi aktif dalam Pemilu.

Baca juga : LPPA PWA DKI Jakarta Rumuskan Langkah Strategis Jelang Pemilu 2024

Hal ini ditangkap dalam seminar bertajuk Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2024 atas kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Pimpinan Wilayah (LPPA PWA) DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Resort Grand Sahid, Puri Ratna Ballroom, Selasa (19/12/2024).

Pada kesempatan itu, Ketua PWA DKI Jakarta Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag., menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan rencana kerja dari PWA Aisyiyah untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi pemilu terhadap para anggotanya. Terlebih lagi, Ia juga menyerukan untuk para anggota bisa berperan aktif dalam pemilihan umum 2024.

“Walaupun kita tau dan sudah melewati beberapa pemilihan umum, tentu para peserta bisa menjadi peserta aktif dalam seminar ini dan dalam pemilihan umum sesungguhnya,” jelas Ello saat membuka seminar.

Djoni Gunanto, S.IP., M.Si., Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyoroti kuota keterwakilan 30% perempuan. Menurutnya, peningkatan jumlah keterwakilan perempuan belum terpenuhi.

“Saat ini yang terjadi adanya kuota keterwakilan tidak terpenuhi, jumlah calon legislatif (caleg) perempuan itu sedikit, bahkan yang mau aktif dalam politik juga sedikit. Tak jarang banyak yang lebih memilih pragmatis, misalnya terpengaruh dengan politik uang,” ungkap Djoni.

Djoni, sapaan akrabnya juga Anggota Majelis Pembinaan Kader dan SDI PP Muhammadiyah menegaskan bahwa jumlah yang potensial tersebut diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai objek dalam kontentasi lima tahunan. “Kelompok perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas, tentu sebagai jumlah pemilih terbanyak tidak hanya menjadi pengikut, tetapi aktor yang ikut berperan aktif menyukseskan pemilu,” tutur Djoni.

Selain itu, Ketua Divisi Kajian LPPA Dr. Endang Sulastri, M.Si memberikan sosialisasi tata cara memilih yang baik dan benar kepada para peserta seminar. Endang menjelaskan mulai dari pra pemungutan suara, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan pelaksanaan perhitungan suara.

Tingkatkan Partisipasi Perempuan, LPPA PWA DKI Lakukan Sosialisasi Pemilu
Seminar bertajuk Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2024 atas kerja sama LPPA PWA DKI Jakarta dan KPU di Resort Grand Sahid, Puri Ratna Ballroom, Selasa (19/12/2024).

Lebih lanjut, Endang berharap melalui seminar sosialisasi pemilu organisasi Aisyiyah dapat berperan aktif dalam mengawal pemilu mulai dari menjelang, saat, dan hingga selesai pemilihan umum.

“Kami berharap Aisyiyah dapat memegang peranan penting itu dengan baik, tentu juga pemilih dari anggota Aisyiyah menjadi pemilih yang cerdas. Terlebih lagi bisa mengawal pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan hal ini bisa diteruskan jauh sampai ke akar rumput,” ungkap Endang saat ditemui usai kegiatan.

Kegiatan seminar ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor II sekaligus Ketua LPPA PWA DKI Jakarta Dr. Ir. Mutmainah, MM., Kepala Hubungan antar Lembaga KPU RI Dohardo, dan perwakilan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) DKI Jakarta.

Editor : Dian Fauzalia

Kuliah Umum Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Di Universitas Bung Hatta Jelaskan Pemilu dan Bela Negara

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U dihadapan seribu lebih mahasiswa Universitas Bung Hatta, paparkan materi kuliah umum CINTA TANAH AIR DALAM PEMILU 2024 DEMI, dalam rangka peringatan peringatan hari bela negara ke-75 Republik Indonesia di Bung Hatta Conference Corridor, Kampus 1 Universitas Bung Hatta Ulak Karang, Senin,18/12/2023.

Sebelum pemaparan materi oleh Menkopolhukam, acara kuliah umum dibuka oleh Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA, dalam sambutannya Rektor menyampaikan ucapan terima kasih pada Kemenko yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengkayaan kepada sivitas akademika Universitas Bung Hatta dan kehadiran Mahfud M.D di Universitas Bung Hatta adalah untuk yang kedua kalinya dalam memberikan kuliah.

Menko Polhukam dalam pemparan materinya menyampaikan, bahwa salah satu instrumen sekaligus ciri utama negara demokrasi adalah pelaksanaan Pemilu. Dalam konteks persatuan bangsa, Pemilu menjadi mekanisme untuk mengelola keragaman pandangan dan aliran politik menjadi dinamika yang mendukung penyelenggaraan negara menuju tercapainya cita-cita nasional.

Ditegaskan, bahwa dalam penyelenggaraan dan perhelatan Pemilu harus dilandasi oleh semangat cinta tanah air demi mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.

Menkopolhukam juga menyebutkan, mekanisme kontestasi kekuasaan, Pemilu juga memiliki potensi menimbulkan perpecahan dan konflik sosial, potensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu katanya, partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu wujud nyata cinta tanah air dan bela negara. Penyelenggaraan Pemilu memunculkan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan.

“Untuk menghadapinya tentu diperlukan ketangguhan segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang bertolak dari suatu kesadaran warga negara untuk bersedia melakukan pembelaan terhadap negara”, ulas Menko

Bela negara dan penyelenggaraan Pemilu, Menko menyebutkan ada 4 komponen utama yakni partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu seperti partisipasi masyarakat dengan menjadi penyelenggara advert hoc seperti PPK dan Panwascam di seluruh kecamatan, PPS, dan KPPS. Kemudian partisipas sebagai pemilih, artinya secara substansial, semakin tinggi partisipasi pemilih dalam suatu Pemilu akan menghasilkan perwakilan dan pemerintahan yang merepresentasikan seluruh lapisan dan aspirasi masyarakat dan juga memengaruhi legitimasi secara sosiologis dan politis.

Yang berikutnya adalah peningkatan kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dengan Mengutamakan pertimbangan pilihan berdasarkan program dan rekam jejak sangat penting demi terbentuknya kelembagaan dan pemerintahan yang berorientasi pada tujuan nasional.

Berikutnya Menkopolhukam juga menyebutkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu, masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi akan menciptakan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan sehingga tidak mengganggu tahapan dan hasil Pemilu.

Kuliah umum yang digelar di Universitas Bung Hatta rangka peringatan peringatan hari bela negara ke-75 Republik Indonesia itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, tokoh masyarakat mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fakhrizal, M.Hum, Genius Umar,mantan Walikota Pariaman, jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta serta jajaran pimpinan dan dosen-dosen dilingkungan Universitas Bung Hatta serta undangan lainnya.(*indrawadi)

LPPA PWA DKI Jakarta Rumuskan Langkah Strategis Jelang Pemilu 2024

Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) DKI Jakarta rumuskan langkah strategis jelang Pemilu 2024. Hal itu merupakan hasil Diskusi Publik dengan tajuk Pemilu Berkeadaban Menuju Demokrasi yang Lebih Baik di Aula Resort Alia Cikini secara hybrid, Senin dan Rabu (25-27/9/23).

Baca juga : LPPA PWA DKI Jakarta Bahas Peran Perempuan Dalam Politik

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dirumuskannya Rencana Tindak Lanjut yang berisi kurang lebih enam poin. Pertama, membuat materi tentang sosialiasi Pemilu yang direncanakan disebar ke seluruh ranting. Kedua, melakukan pemetaan pemilih. Ketiga, mengidentifikasi kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS). Keempat, penguatan kapasitas untuk penyelenggara Pemilu. Kelima, melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilu. Selanjutnya mendirikan sekolah kader perempuan.

Peserta yang merupakan kader Aisyiyah, amal usaha dan ortom Muhammadiyah ini antusias mengikuti diskusi. Seluruh peserta berkomitmen untuk turut berpartisipasi aktif untuk mendukung Pemilu berkeadaban sebagaimana diangkat dalam tema.

Ini sejalan dengan apa yang disampaikan seluruh narasumber terutama Wakil Ketua PWM DKI Jakarta Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd., yang memberikan referensi legitimate atas pentingnya warga Muhammadiyah turut dalam aktivitas politik.

Pandangan Muhammadiyah tentang politik yang dianggap sebagai muamalah menjadi dasar bagi warga Muhammadiyah untuk setidaknya menggunakan hak pilih dan lebih lanjut aktif mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih baik.

Penyelenggaraan Diskusi Publik ini disampaikan dalam sambutan Ketua PWA DKI Jakarta Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag., sebagai bentuk komitmen ‘Aisyiyah yang tertuang dalam risalah perempuan berkemajuan.

Risalah tersebut merupakan hasil dari Muktamar ke-48 yang mengharuskan ‘Aisyiyah untuk ikut berperan aktif membantu menyelesaikan masalah kebangsaan dalam hal ini tentang masalah kepemiluan dalam menyongsong pemilu 2024.

Diskusi Publik LPPA PWA DKI Jakarta di Resort Alia Cikini, Senin dan Rabu, 25 dan 27 September 2023

Hal senada disampaikan Wakil Rektor II sekaligus Ketua LPPA PWA DKI Jakarta, Dr. Ir. Mutmainah, MM., sebagai organisasi perempuan terbesar ‘Aisyiyah memiliki komitmen untuk berperan aktif dan mendorong keterlibatan perempuan dalam semua aspek kehidupan terutama politik.

“Keterlibatan perempuan dalam proses politik sangat penting. ‘Aisyiyah berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan, sesuai dengan tagline ‘Aisyiyah perempuan berkemajuan yakni ikut terlibat dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” ungkap Mutmainah.

Diskusi Publik yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan berbagai narasumber pakar baik dari akademisi maupun praktisi. Hari pertama hadir Wakil Ketua Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd., LHKP PP Muhammadiyah Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., Ketua Divisi Riset LPPA PWA DKI Jakarta Prof. Dr. Suswandari, M.Pd, KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya, S.Sos., dan Direktur Perludem Khaerunnisa Agustiani.

Deretan nama lainnya hadir dalam diskusi hari kedua yaitu Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua Divisi Kajian LPPA PWA DKI Jakarta Dr. Endang Sulastri, M.Si., Ketua LPPA PP Aisyiyah Prof. Dr. Syamsiyatun, dan Sekretaris LPPA PWA DKI Jakarta Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.

Topik diskusi yang dibahas meliputi peran dan posisi Muhammadiyah dalam aktivitas politik, isu-isu strategis politik kebangsaan, keterwakilan perempuan, strategi kampanye calon legislatif perempuan, kesiapan lembaga penyelenggara Pemilu, komitmen partai politik dalam konteks keterwakilan perempuan, strategi dan optimalisasi peran perempuan dalam Pemilu, serta kepemimpinan politik perempuan.

Universitas Muhamamdiyah Jakarta (UMJ) memiliki keterlibatan dalam acara diskusi publik dengan pimpinan, dosen, dan alumni menjadi pelaksana dan pembicara pada kegiatan tersebut. Antara lain, Wakil Ketua PWM DKI Jakarta, Prof. Dr. Agus Suradika, M.P.d., Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor II, Dr. Ir. Mutmainah, MM., Wakil Ketua Divisi Kajian LPPA PWA DKI Jakarta, Dr. Endang Sulastri, M.si., Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya S.sos., dan Ketua Prodi MIPOL FISIP UMJ Dr. Lusi Andriyani, M.Si.

Editor : Dian Fauzalia


26

Wujudkan Perempuan Berkemajuan, LPPA PWA DKI Jakarta Bahas Pemilu Berkeadaban –

Lembaga Penelitian dan Pengembangan ”Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta selenggarakan Diskusi Publik dengan tajuk Pemilu Berkeadaban Menuju Demokrasi Yang Lebih Baik di Aula Lodge Alia Cikini secara hybrid, Senin dan Rabu (25-27/9/23).

Penyelenggaraan Diskusi Publik ini sebagai bentuk komitmen ‘Aisyiyah yang tertuang dalam risalah perempuan berkemajuan. Risalah tersebut merupakan hasil dari Muktamar ke-48, yang mengharuskan ‘Aisyiyah untuk ikut berperan aktif membantu menyelesaikan masalah kebangsaan dalam hal ini tentang masalah kepemiluan dalam menyongsong pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta Drs. Hj. Elo Albugis, M.Ag., saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

Baca juga : Camat Senen Dukung PWA DKI Jakarta Turunkan Angka Stunting

Hal senada disampaikan Wakil Rektor II sekaligus Ketua Pelaksana Acara, Dr. Ir. Mutmainah, MM., sebagai organisasi perempuan terbesar ‘Aisyiyah memiliki komitmen untuk berperan aktif dan mendorong keterlibatan perempuan dalam semua aspek kehidupan terutama politik.

“Keterlibatan perempuan dalam proses politik sangat penting. ‘Aisyiyah berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan, sesuai dengan tagline ‘Aisyiyah perempuan berkemajuan yakni ikut terlibat dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” ungkap Mutmainah.

Universitas Muhamamdiyah Jakarta (UMJ) memiliki keterlibatan dalam acara diskusi publik dengan pimpinan, dosen, dan alumni menjadi pelaksana dan pembicara pada kegiatan tersebut. Antara lain, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta, Prof. Dr. Agus Suradika, M.P.d., Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor II, Dr. Ir. Mutmainah, MM., Wakil Ketua Divisi Kajian LPPA PWA DKI Jakarta, Dr. Endang Sulastri, M.si., Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya S.sos., dan Ketua Prodi MIPOL FISIP UMJ Dr. Lusi Andriyani, M.Si.

Pandangan tentang peran Muhammadiyah terhadap politik mengemuka diawal diskusi publik. Menurut, Wakil PWM DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai Guru Besar UMJ, Prof. Agus Suradika, keterlibatan Muhammadiyah dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Muhammadiyah perlu ikut ambil bagian dan tidak boleh apatis terhadap politik.

Lebih lanjut, Agus menyoroti tentang bagaimana kader Muhammadiyah perlu berdiaspora dalam politik. Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah dalam membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
“Biarkan kader menyebar ke berbagai partai politik, dengan harapan membawa nilai-nilai perjuangan amar ma’ruf nahi munkar sesuai ajaran Muhammadiyah,” pungkas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, S.Sos., M.Si., dalam paparannya mengatakan bahwa menjelang pemilihan umum banyak isu-isu politik strategis yang muncul menjelang pemilu. Ia memetakan mulai dari idependensi penyelenggara pemilu, netralitas lembaga survei, ongkos politik yang mahal, polarisasi politik, politik puritan, hoax, hingga politik identitas.

Dengan jejaring yang luas tentu Muhammadiyah dapat berperan aktif dalam politik. Ma’mun juga menyampaikan bahwa sikap Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi politik adalah independen aktif. “Organisasinya independen, tetapi warga muhammadiyah aktif. Jadi, Bapak atau Ibu semua harus aktif, jangan diam. Memang untuk saat ini politik kita terlihat maskulin walaupun ada keterlibatan tiga puluh persen untuk perempuan, namun wajahnya tetap maskulin. Harapannya dengan keterlibatan Ibu (‘Aisyiyah) di politik, nantinya bisa memperhalus politik kita,” jelas Mamun.

Tak kalah menarik, pembahasan diskusi publik juga menilik dari sisi keterlibatan perempuan. Hal itu disampaikan Ketua Divisi riset LPP PWA DKI Jakarta, Prof. Dr. Suswandari, M.Pd yang membahas tentang pentingnya Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Ia menjelaskan bagaimana tantangan perempuan dalam kesetaraan politik, mulai dari hambatan struktural, institusiomal, dan kultural.

Tidak hanya itu, untuk menakar kesiapan pemilu, diskusi juga melibatkan dari sisi penyelenggara yakni alumni dari Ilmu Politik FISIP UMJ dan juga Anggota KPU DKI Jakarta 2023-2028, Doddy Wijaya, S.sos membahas tentang teknis penyelenggaraan pemilu dari tahapan, kampanye, dasar hukum, hingga masalah dan tantangan pemilu. Turut juga mengundang lembaga pemerhati pemilu, yang dihadiri langsung oleh Direktur Perludem, Khaerunissa Agustiani, ia mengupas bagaimana strategi kampanye caleg perempuan dalam menarik simpati Pemilih.

Kegiatan diskusi dihadiri Organisasi Otonom (Ortom) Wilayah DKI Jakarta. Diskusi Publik akan dilanjutkan pada Rabu mendatang.

Editor : Dian Fauzalia


7

Lecturer Sequence MIPOL UMJ Bahas Partisipasi Milenial dalam Pemilu 2024 –

Berdasarkan knowledge dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, generasi milenial menjadi kategori yang mendominasi dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2024 mendatang. Sekitar 66,8 juta dari lebih 204 juta pemilih adalah milenial. Oleh karenanya partisipasi generasi milenial sangat mempengaruhi hasil Pemilu.

Baca juga : Kelompok Milenial Menentukan Pemilu 2024

Hal inilah yang mendorong Program Magister Ilmu Politik Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) mengangkat tema Aspirasi dan Partisipasi Milenial dalam Pemilu 2024 pada Lecturer Sequence yang digelar secara daring dan ditayangkan melalui kanal Youtube MIPOL FISIP UMJ, Selasa (22/08/2023).

Menghadirkan tiga dosen Ilmu Politik dari berbagai perguruan tinggi yaitu Dr. Iding Rosyidin, M.Si. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Asep Setiawan, MA. (MIPOL FISIP UMJ), dan Dr. Indaru Setyo Nurprojo, MA. (Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman).

Ketiganya memberikan pemaparan menarik dan memperlihatkan karakteristik milenial yang mestinya dapat dilirik oleh partai politik maupun calon presiden. Dr. Iding Rosyidin, M.Si., mengatakan bahwa generasi milenial memiliki tempat yang penting, akan tetapi cenderung tidak acuh pada isu politik.

Oleh karenanya, Iding yang juga Ketua APSIPOL (Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia) berharap Lecturer Sequence kali ini perlu mencari strategi agar aspirasi dan partisipasi milenial ini dapat dibawa ke ranah politik.

Iding merumuskan empat langkah yang dapat dilakukan yaitu mendengar suara milenial, merangkul milenial dengan cara yang serupa dengan gayanya, dan masuk ke dunia digital karena milenial akrab dengan teknologi informasi. Sementara itu, dosen MIPOL FISIP UMJ Dr. Asep Setiawan menyampaikan bahwa terdapat faktor yang menentukan partisipasi milenial.

Menurut Asep, dalam faktor politik terdapat lima hal yang menentukan yaitu kredibilitas dan relevansi calon, pilihan ideologis dan nilai-nilai politik, transparansi dan akuntabilitas politik, media dan kampanye politik, serta konteks politik nasional dan international.

“Kaum milenial yang jumahnya mencapai 66,8 juta dari sekitar 204 juta pemilih akan cenderung memberikan dukungan kepada calon yang memiliki rekam jejak yang baik dalam memenuhi janji-janji kampanye,” katanya.” ujar Asep.

Tak kalah menarik, pandangan Dr. Indaru Setyo Nurprojo, MA., tentang generasi milenial sangat positif. Menurutnya, milenial memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil survei IDN Analysis Institute tentang Indonesia Millenial Report 2022.

Survei menunjukkan pandangan milenial terhadap calon pemimpin meliputi visi dan misi politik, integritas, pengalaman politik, dan latar belakang figur pemimpin.

“Meskipun abai ada sisi lain misalnya parpol dan Pemilu. Persoalan mereka mau milih atau tidak itu lain hal, tapi kepedulian tentang pemimpin masa depan sudah diwujudkan di sosial media, lewat video, tulisan, bahkan musik,” ungkapnya.

Indaru menyampaikan bahwa milenial menaruh harapan besar pada politik Indonesia. “Mereka mengharapkan terdapat nilai-nilai penting yang tumbuh kuat dalam politik Indonesia seperti  keberagaman, rasa kesatuan, keamanan negara, nilai demokrasi, kondisi ekonomi membaik, tindakan penghapusan korupsi, dan lainnya,” ungkap Indaru.

Ketua Prodi MIPOL FISIP UMJ Dr. Lusi Andriyani, M.Si., turut hadir dan membuka diskusi. Lusi mengatakan bahwa kajian rutin ini digalakkan untuk membangun iklim akademik dengan menghadirkan dosen-dosen Ilmu Politik dari berbagai perguruan tinggi. Lecturer Sequence diikuti oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi.

Editor : Tria Patrianti


37

KPU Apresiasi MIPOL FISIP UMJ dalam Mendukung Pemilu Berintegritas

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (MIPOL FISIP UMJ) menggelar simposium hasil kajian mengenai teori kepartaian dan kepemiluan, secara daring, Jumat (14/7). Acara ini mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Baca juga : Prodi MIPOL dan ILPOL FISIP UMJ Jalin Kerjasama dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar

“Kami apresiasi teman-teman UMJ ini. Acara ini termasuk sosialisasi dan pendidikan untuk calon pemilih,” ujar Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, saat menjadi pembicara dalam simposium bertema Mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas. Betty optimis, lembaganya on the observe menyelenggarakan Pemilu 2024.

Lebih lanjut Betty mengungkapkan rasa optimisnya karena KPU sudah on the observe dalam proses menyelenggarakan Pemilu 2024. Berbagai tahapan menuju pesta demokrasi sudah dilaksanakan, mulai dari penetapan peserta pemilu, jumlah kursi dan daerah pemilihan, hingga kini pemutakhiran knowledge daftar pemilih. Bahkan, saat ini masyarakat bisa mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai calon pemilih di Pemilu 2024 atau belum tanpa perlu datang ke kantor kelurahan, melainkan cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di laman www.cekdptonline.kpu.go.id.

Betty juga menganalisa bahwa Pemilu 2024 berpotensi berjalan hangat dan panas. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah peserta partai politik yang artinya ada peningkatan kontestasi perebutan kursi legislatif, maupun eksekutif. Meski begitu, KPU siap memastikan pemilu nanti tetap berintegritas.

Pada sesi lainnya, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si., meyakini pesta demokrasi nanti berjalan dengan demokratis. Menurutnya, Pemilu 2024 merupakan momentum perubahan kepemimpinan multilevel. Mulai pusat, hingga daerah. “Kita harus memiliki obsesi pemilu demokratis, supaya transisi nasional dan daerah berjalan baik,” ujar Kurniasih yang juga merupakan dosen FISIP UMJ ini.

Kurniasih juga menjelaskan bahwa Pemilu berintegritas tidak bisa mengandalkan kerja KPU saja. Para caleg bisa ikut mewujudkannya dengan cara tidak melakukan politik uang dalam upaya meraih suara rakyat. Kurniasih secara tegas memberi contoh bawah dirinya adalah bukti nyata caleg bisa menang tanpa jual beli suara. Ia lebih memaksimalkan masa kampanye dengan mendatangi masyarakat secara door to door. Menurutnya, suksesi ini juga terjadi pada sejumlah koleganya di Komisi IX DPR.

Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.,
Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si., menyampaikan pamaparan dalam Kajian Mahasiswa MIPOL FISIP UMJ secara daring, Jumat (14/07/2023).

Dosen MIPOL FISIP UMJ, Dr. Endang Sulastri, M.Si., dalam pembahasannya mengatakan Pemilu 2024 memiliki tantangan berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya. Mulai dari bertambahnya jumlah parpol, hingga berbagai kritik yang dilontarkan para pemerhati pemilu. Salah satunya adalah daftar calon sementara (DCS-Pemilu) yang belum bisa diakses masyarakat, sehingga para kontestan Pileg 2024 masih cemas, namanya masuk sebagai kontestan atau belum.

Menurut Endang hal itu terjadi karena ada wacana pemilu tertutup yang membuat parpol tidak memasukkan nomor urut caleg agar nanti masih bisa membongkar DCS yang disampaikan ke KPU. “Itu membuat kepastian hukum bagi caleg itu tidak ada,” ujar Endang.

Simposium yang dilakukan secara daring ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Dr. Lusi Andriyani, M.Si., mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum. Selain melakukan diskusi menarik tentang kepemiluan, juga menampilkan sejumlah mahasiswa MIPOL UMJ  yang mempresentasikan karya tulisnya secara terbuka sebagai tugas akhir semester mata kuliah Teori Kepartaian dan Kepemiluan.

Ketua Pelaksana Acara, Muhammad Sodikin, berharap agar kegiatan ini bisa memberikan pencerahan kepada publik tentang pemilu berintegritas. “Tentunya jika kita terus menyuarakan pemilu yang baik, maka akan menjadi baik,” ujar Sodikin (BSH/MIPOL).

Editor : Tria Patrianti


9

Muhammadiyah Siap Kawal Pemilu dan RUU Kontroversial

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM (MHH) siap mengawal proses Pemilu dan berbagai RUU kontroversial. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar MHH PP Muhammadiyah, Dr. Septa Candra, MH., berkaitan dengan Regional Assembly se-Sumatera dan Kalbar yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rabu hingga Kamis (05-06/07/2023).

“Muhammadiyah akan mengawal proses Pemilu agar tercipta sistem politik demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara,” ungkap Septa saat dimintai keterangan pada Kamis (06/07/2023).

Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam dakwah. Menurutnya, hal ini dilakukan baik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun dalam mengawal berbagai RUU kontroversial yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas menyebut persoalan kebangsaan akhir-akhir ini diselimuti oleh kegelapan, salah satunya RUU Kesehatan. Menurutnya apabila etika publik dan politik berbasis kejujuran, nilai-nilai agama dan Pancasila diterapkan dengan baik dan benar maka tidak akan pernah ada RUU Kesehatan yang bermasalah dan disoroti.

“Kalau RUU kesehatan tetap dipaksakan untuk disahkan, berarti pemerintah dan DPR akan mengulangi kembali sikap politik yang mereka lakukan pada RUU Cipta Kerja, RUU revisi KPK, RUU revisi Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Tentunya ini sangat disayangkan,” tambahnya.

Dr. Busyro Muqoddas mengutip 3 ayat dalam Al qur’an, yakni Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26 yang menjadi inspirasi Muhammadiyah selama ini dalam melakukan dakwah, termasuk manajemen Amal Usaha Muhammadiyah. Ia menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut memberikan pandangan-pandangan yang menginspirasi metode dan perspektif berfikir burhani, bayani dan irfani.

Oleh karena itu, kata Busyro, tiga ayat di atas sesungguhnya bisa mengandung makna yang selaras dengan jiwa Pancasila dan empat paragraf pembukaan UUD 45. “Bila nilai-nilai itu diterapkan oleh para pengelola negara, maka tidak ada gambaran masyarakat kita yang timpang dan penuh ketidakadilan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Rahardjo, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa Regional Assembly Se-Sumatera merupakan agenda pertemuan pertama yang dijadwalkan oleh MHH PP Muhammadiyah.

“Jika meminjam istilah Pak Busyro, Regional Assembly MHH ini adalah kegiatan untuk ‘belanja masalah’, bukan mencari masalah. Artinya kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengkaji persoalan-persoalan hukum di daerah, khususnya di Sumatera, dan yang terhubung dengan persoalan-persoalan hukum nasional,” sebutnya.

Regional Assembly MHH PP Muhammadiyah Se-Sumatera dan Kalbar di UMSU, Rabu (05/07/2023).

Pada acara pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Muktar Basri Medan, Rabu (05/07/2023), hadir Wakil Ketua I Dr. Supervisor Nasution MH MA, sejumlah Dewan Pakar yaitu Dr. Bambang Widjojanto, SH. MSc., Feri Amsari, SH., MH., LLM., Dr. Septa Candra, SH., MH., serta Ketua dan Sekretaris MHH PWM se Sumatera dan Kalimantan Barat.

Kegiatan ini turut menghadirkan Ketua PWM Sumut, Ketua PWA Sumut, Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP, Wakil Rektor II Prof Dr Akrim MPd, WR III Dr Rudianto MSi, Direktur Financial institution Sumut Babay Parid Wazdi, jajaran dekanat UMSU dan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Editor : Tria Patrianti


9

BEM UMJ Undang Pengamat Politik, Bicara Soal Demokrasi dan Pemilu 2024

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terbentuk dari bagian demokrasi, maka Jika melihat kejanggalan, maka segera kita cek demokrasi kita yang telah berjalan secara baik atau tidak. Dalam sistem demokrasi terbuka di Indonesia, titel tidak menjadi jaminan keterpilihan seseorang, melainkan berapa banyak dia bertemu dan menyapa masyarakat di bawah,” ungkap Muhammad Rizal, S.H., M.Si Anggota DPR RI yang hadir sebagai Keynote Speech Stadium Generale BEM UMJ (20/06/2023).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ menjadi tuan rumah mengadakan Stadium Generale Pra-Silaturahmi Wilayah (Prasilatwil) BEM Perguruam Tinggi Muhammadiyah (PTM) zona 3, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ. Membahas persoalan Politik, Demokrasi, dan Pemilu 2024 mendatang serta turut mengundang Narasumber Pengamat Politik dan Pengamat Kebijakan Publik.

Baca juga : BEM UMJ Potret 25 Tahun Reformasi

Selain Keynote Speech dari Anggota DPR RI H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si., dihadiri pula Staf Kebangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. yang mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, serta narasumber Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M.Pd., Pengamat Politik Budiman Sudjatmiko, Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, S.IP.

Turut hadir Wakil Rektor IV UMJ bidang Kemahasiswaan dan AIK Dr. Septa Chandra, S.H., M.H., didampingi Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola, Presnas BEM PTM ZONA III La Ode Tumada, Ketua Pelaksana Prasilatwil BEM PTM ZONA III Chikal Akmalul Fauzi. Serta dihadiri oleh anggota BEM PTM zona 3 dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Dengan mengangkat tema “Politik, Demokrasi, dan Kebijakan Publik dalam Mempersiapkan Pemilu 2024 yang Bahagia”, kami harap di tahun 2023 ini, diskusi-diskusi menjadi bagian pendidikan pencerahan politik menuju pemilu 2024,” Ungkap Ketua Pelaksana Chikal Akmalul Fauzi yang juga menjadi Menteri Luar Negri BEM UMJ Ketua Pelaksana.

Selain harmonisasi Prasilatwil BEM PTM wilayah zona 3 ini menjadi momen kosolidasi untuk menyelaraskan misi kedepannya baik secara umum ataupun khusus. Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola menyampaikan kegiatan ini juga akan membahas dinamika politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan ini Presidium BEM PTM Wilayah Zona 3 La Ode Tumada berbicara bahwa politik, demokrasi dan mahasiswa adalah agen perubahan dalam menjaga sebuah demokrasi tersebut. Dengan tema yang dibangun pada Prasilatwil ini dapat selaras dan sependapat dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

Warek IV UMJ Dr. Septa Chandra, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa BEM PTM sudah bertransformasi menjadi PTMA, yaitu Aisyiah yang telah memiliki beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan tema, pesta yang harus dilakukan secara bahagia, diskusi politik di kampus harus diberi ruang sehingga mahasiswa melek terhadap politik. Jangan alergi terhadap politik, yg dilarang adalah ketika kampus dipolitisasi menggunakan atribut-atribut partai. Saya beharap dari acara ini dapat mengeluarkan sebuah pernyataan dan sikap dari BEM PTM wilayah 3 dalam memandang politik tahun 2024 nanti.

Selanjutnya Staf Kesbangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta yang juga Keynote Speech dalam acara ini menyampaikan, sebagai mahasiswa agen perubahan kita juga harus mengikuti dan paham bagaimana tahapan pemilu di tahun 2024 mendatang, jangan sampai ada kecurangan dan kita lengah terhadap tahapan-tahapan yg telah ada karena kita adalah bagian dari hak suara yaitu One man One Vote.

Salah satu Narasumber serta Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M. Pd., menjelaskan bahwa pasca reformasi Indonesia kita telah melakukan empat kali pemilihan umum dan sepuluh kali sebelum reformasi. Bicara pemilu maka integritas, berkeadilan dan inklusif sebagai sebuah keharusan berkeadaban.

Syarat pemilu berintegritas adalah regulasi yang jelas yaitu kepastian hukum, peserta pemilu yang kredibel, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, dan penyelenggara pemilu yang kompeten. Syarat pemilu Berkeadilan yaitu regulasi yang jelas, kesadaran hukum stakeholder, penegakan hukum yang akuntabel. Syarat pemilu Inklusif yaitu kerangka berfikir, kualitas daftar pemilih, proses yang ramah, dan afirmatif.

Tidak hanya berbicara soal demokrasi, salah seorang Pengamat Politik Budiman Sujatmiko menjelaskan bagaimana really feel dan emosional pemilu yang pernah terjadi di Indonesia.

“Pemilu 2014 sangat emosional seperti tahun 1999 dan 1955. Tahun 2014 menjadi emosional karena elite formationnya tertinggi secara riwayat daripada sebelum-sebelumnya, ada aspek emosionalnya. Pemilu adalah upacara ritual lima tahun sekali secara demokratis untu okay menentukan lima tahun kedepannya.  Jika kita tidak temukan makna dalam pemilu, maka anda susah mencari kebahagiaan. Pemilu membawa elemen kebaharuan dan efek kejut, bukan hanya meneruskan rutinitas,” ungkap Budiman.

Narasumber terakhir dari Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, ia menuturkan bahwa Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna tidak hanya berbahagia serta bagaimana Ombudsman memiliki fungsi agar dapat memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat dan benar.

“Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna. Ombudsman memiliki fungsi untuk memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat. Dalam menjalankan kewenangannya ombudsman berdiri di atas kaki sendiri, bersifat netral menindak para penyelenggara negara seperti KPU yang berbuat mal administrasi,” ungkap Ronaldo.

Setelah penyampaian materi oleh Keynote Speech dan Narasumber selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir dan acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada Keynote Speech dan Narasumber.


6

Perjuangan Partai Politik Islam dalam Pemilu 2024

Di tahun 2024 mendatang, 60% pemilih Indonesia adalah generasi milenial (GenZ). Namun, fakta ini berpengaruh pada persoalan apakah 60% pemuda akan menjadi kekuatan atau sebaliknya untuk perjuangan Partai Politik Islam. Pembahasan ini tertuang dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik dan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) dengan tema Peluang Partai Politik Islam pada Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat FISIP UMJ, Jum’at, (16/06/2023).

Baca juga : Prodi MIPOL dan ILPOL FISIP UMJ Jalin Kerjasama dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Direktur Eksekutif Voxpol Middle Analysis and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, S.I.P., M.I.P. sebagai pembuka acara memberikan pandangannya terkait problematika Partai Politik (Parpol) Islam yang sejak zaman kemerdekaan tidak pernah mendominasi perpolitikan Indonesia.

Menurut Pangi, dengan jumlah yang cukup banyak, Parpol Islam belum mampu menjadi penentu politik Indonesia. Hal ini disebabkan karena GenZ sudah tidak lagi masuk pada aspirasi agama. Mereka lebih cenderung pada Partai yang mengedepankan visi-misi Nasionalis. Adapun pendekatan Parpol Islam dipandang Pangi masih belum dapat menyentuh jiwa muda GenZ sehingga tidak ada keserasian antar keduanya.

Di samping itu, narasumber kedua, ketua prodi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Dewi Dahlan, M.IP., menuturkan tiga kendala yang kerap dihadapi Parpol Islam dalam perjuangannya.

“Pertama, ketidakmampuan Parpol islam salah satunya mengubah ideologinya menjadi platform politik. Kedua, masih ada konflik inside dan krisis kepemimpinan di lingkungan Parpol Islam. Ketiga, krisis identitas dan kecenderungan pragmatisme politik seperti cash politik,” ujar Dewi.

Menanggapi hal ini, dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Sri Yunanto, Ph.D., mengatakan pada realitanya tidak ada perbedaan antara Parpol Islam dan Parpol lainnya. Jika melihat dari sisi nasionalis, Parpol Islam pun juga mementingkan nasionalisme. Oleh karenanya, Yunanto berharap masyarakat dapat mendukung Partai yang tulus memperjuangkan nilai-nilai common Islam dan aspirasi umat Islam.

Turut hadir sebagai narasumber, ketua prodi Ilmu Politik FISIP UMJ, Dr. Usni, M,Si., mengulas balik sejarah di tahun 1945, bahwa posisi Parpol Islam pernah memiliki konsolidasi yang kuat dengan selalu memperjuangkan pasal tentang syariat Islam.

Sejarah ini tercatat dengan adanya UUD 1945 pasal 29. Namun memasuki pasca kemerdekaan, Parpol Islam mulai stagnan dan terjadi pola haus kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya pecah belah Partai.

Di sisi lain, dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Drs. Sumarno, M.Si., berpandangan bahwa permasalahan setiap Parpol adalah sama seperti konflik inside dan kekuasaan. Problematika juga terjadi di masyarakat yang memiliki standar ethical tinggi kepada Partai Islam dan standar ganda pada Parpol Nasionalis.

Oleh karenanya, dosen prodi Ilmu Politik FISIP UMJ, Drs. Hamka, M.Si., turut memberi komentar bahwa umat Islam dengan Parpol harus memiliki new design untuk membangun politik keumatan yang rahmatan lil alamin dalam membangun nilai-nilai Islam.

Sementara itu, kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ, Dr. Lusi Andriyani, M.Si., berpendapat ada 2 pokok yang harus dicermati masyarakat. Pertama, kover luar partai yang memakai nama islam. Kedua, partai yang sungguh berpihak pada umat islam. Inilah yang harus menjadi perhatian masyarakat.

Kegiatan Diskusi Publik diakhiri dengan penandatangan kerja sama antara prodi Ilmu Politik dan Magister Ilmu Politik UMJ bersama prodi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Adanya kegiatan ini merupakan langkah awal dari kerja sama tersebut. Diskusi Publik dimoderatori oleh dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Ali Noer Zaman, MA. dengan dihadiri oleh sejumlah dosen dan mahasiswa FISIP UMJ.

Editor : Tria Patrianti


5

Efektifitas Sistem Proporsional dalam Pemilu 2024.

Belakangan dunia perpolitikan Indonesia sedang ramai oleh isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengubah sistem Pemilu dari coblos nama caleg menjadi coblos gambar partai atau sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka akan kembali ke sistem proporsional tertutup.

Pimpinan Cabang (PC) IMM Cirendeu membahas konsep dan resiko kembali pada sistem tersebut dengan para pengamat politik, yang dikemas dengan acara diskusi publik bertemakan “Democracy & Election Talks: Menyoal Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu 2024” diselenggarakan di Aula Fakultas Hukum (FH) UMJ pada, Kamis (15/06/2023).

Baca juga : IMM FH Undang AKPI Bahas Pengadilan Niaga Perkara PKPU

Kegiatan ini dihadiri oleh Bendahara Umum DPD IMM DKI Jakarta Rahmat Syarif, S.H. yang mewakili Ketua DPD IMM DKI Jakarta, Ketua Umum PC. IMM Cirendeu  Asyraf Al Faruqi Tuhulele, S.Sos., serta dihadiri juga kader IMM se-Cirendeu dan terbuka untuk umum.

Dalam acara ini menghadirkan narasumber yang diisi oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, S.Sos., M.IP., Pengamat Politik UMJ Dr. Endang Sulastri, M.Si., Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita, S.IP., M.A.

“Penting bagi kita hari ini untuk membahas persoalan sistem proporsional tertutup dan terbuka, dan berbicara persoalan ini masih banyak pertentangan juga. Ketika berbicara proporsional tertutup maka oligarkinya ketua partai politik, sedangkan kalau terbuka oligarkinya partai, memperebutkan nomor urut,dan oligarki ekonom. Jadi masalah ini yang perlu sama-sama kita bahas,” papar Ketua Umum PC. IMM Cirendeu  Asyraf Al Faruqi Tuhulele, S.Sos.

Disampaikan juga oleh Bendahara Umum DPD IMM DKI Jakarta Rahmat Syarif, S.H., bahwa kegiatan diskusi ini sangat menarik, karena membahas isu politik yang sedang ramai diperbincangkan dan juga tahun depan kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilu 2024. Dengan demikian sistem proporsional tertutup dan terbuka mempunyai pengaruh.

“Pembahasan diskusi hari ini sangat menarik, karena sistem proporsional tertutup dan terbuka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kegiatan ini sejalan dengan DPD IMM DKI Jakarta saat ini sedang melakukan safari politik, yang membahas juga bagaimana sistem proporsional tertutup dan terbuka,” papar Bendahara Umum DPD IMM DKI Jakarta Rahmat Syarif, S.H.

Pada kesempatan ini Pengamat Politik UMJ Dr. Endang Sulastri, memaparkan histori penyelenggaraan sistem proporsional tertutup dan terbuka di Indonesia mulai dari orde lama, orde baru, sampai period reformasi.

“Sistem proporsional sudah kita gunakan dari tahun 1955 di Indonesia. Penggunaan sistem proporsional ini digunakan di Indonesia karena masyarakatnya yang heterogen serta kita juga pernah menggunakan sistem proporsional tertutup dan terbuka,” papar Endang.

Sementara itu Khoirunnisa Nur Agustina, Ninis sapaannya. Memaparkan tentang variable utama sistem pemilu secara mendetail mulai dari pembentukan daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas parlemen, formulation perhitungan suara, penetapan calon terpilih, dan jadwal pelaksanaan pemilu. Ninis juga mengapresiasi kegiatan ini karena adalah diskusi pertama setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional tersebut.

“PC IMM Cirendeu adalah yang pertama kali mengadakan diskusi pasca putusan yang memutuskan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024,” ungkap Ninis.

Tidak hanya secara sistem yang dibahas, Sephia Wahyuni juga menyampaikan bagaimana peran anak muda yang mempunyai peluang pada sistem proporsional ini.

“Anak muda punya banyak peluang pada sistem proporsional terbuka ini, karena anak muda punya nilai kritis untuk mengomentari dan mengkritik bagaimana calon legislatif (caleg) yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,” papar Sephia.

Setelah pemaparan dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Acara ini ditutup dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber dan foto bersama.

Editor : Budiman


13